PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A., mengapresiasi komitmen pemerintah pusat melalui jajaran kementerian teknis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat.
Menurut Filep, perhatian pemerintah pusat melalui program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi merupakan langkah penting untuk memperluas akses pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Dalam sektor pendidikan, salah satu capaian yang patut diapresiasi adalah rampungnya revitalisasi 10 satuan pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni dengan anggaran Rp17,5 miliar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menandatangani perjanjian kerja sama revitalisasi untuk 25 satuan pendidikan di Teluk Bintuni pada 2026 dengan anggaran lebih dari Rp20,7 miliar.
“Program ini menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan di daerah mendapat perhatian pemerintah pusat. Kami mengapresiasi langkah tersebut dan berharap keberlanjutannya semakin memperluas akses anak-anak Papua terhadap fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas,” ujar Filep, Jumat (9/10/2026).
Ia menegaskan, perhatian terhadap pendidikan harus terus diperkuat menjawab permasalahan konkret melalui revitalisasi sekolah, pemerataan guru, bantuan pendidikan, dan peningkatan fasilitas pembelajaran, terutama bagi satuan pendidikan di kampung, wilayah pesisir, pegunungan, serta daerah yang sulit dijangkau.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan sejumlah urusan terkait, Filep menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Papua Barat melalui fungsi legislasi, pengawasan, penyerapan aspirasi, dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, program kementerian harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Setiap kabupaten perlu memperoleh perhatian sesuai kondisi geografis, tingkat kerusakan fasilitas, keterbatasan layanan dasar, dan kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Kami akan terus memperjuangkan agar kebutuhan pembangunan di Papua Barat mendapat perhatian dalam kebijakan dan program kementerian. Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan menjadi program yang jelas, memiliki anggaran, lokasi, target, dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.
Filep juga mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait. Diantaranya, proaktif menginventarisasi sekolah yang membutuhkan revitalisasi, fasilitas kesehatan yang belum memadai, kebutuhan tenaga pelayanan publik, serta potensi ekonomi kampung harus disiapkan secara akurat agar dapat diusulkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.
Lebih lanjut, senator Papua Barat itu menekankan pentingnya keterlibatan Orang Asli Papua, kontraktor lokal, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha daerah dalam kegiatan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Setiap agenda pembangunan harus membuka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi. Infrastruktur yang dibangun harus memperlancar aktivitas masyarakat, pelayanan publik harus semakin mudah diakses, dan program pemberdayaan harus meningkatkan pendapatan keluarga,” katanya.
Untuk tahun anggaran 2027, Filep mendorong pemerintah daerah sejak dini menyiapkan usulan program yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan persiapan yang baik, kebutuhan daerah dapat diperjuangkan secara lebih terarah dalam pembahasan program kementerian.
Ia menegaskan bahwa komitmen memperjuangkan pembangunan Papua Barat akan terus dilakukan melalui komunikasi kelembagaan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan pengawalan aspirasi masyarakat agar program pemerintah pusat dapat menjangkau daerah yang benar-benar membutuhkan.
“Apresiasi terhadap program pemerintah harus berjalan bersama pengawasan dan perjuangan yang berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat Papua Barat memperoleh pelayanan yang lebih baik, kesempatan yang lebih luas, dan manfaat pembangunan yang adil serta berkelanjutan,” tutup Filep.
