Bangkalan – Perkembangan teknologi digital telah menggeser ruang percakapan politik masyarakat Madura ke platform media sosial. Namun, di balik kemudahan akses informasi mengenai profil kandidat dan tahapan pemilihan, ruang digital juga menyimpan ancaman disinformasi, bazzer politik, hingga polarisasi akibat cara kerja algoritma.
Temuan tersebut merupakan hasil riset lapangan yang dilakukan oleh Desi Krisna Hutahaean, mahasiswi Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), di bawah bimbingan dosen Mohammad Afifudin, S.Sos., M.A.. Penelitian bertajuk “Peran Media Sosial terhadap Pemilu-Pilkada di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan” ini merupakan bagian dari program Asistensi Hibah Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat (MBKM Riset) LPPM UTM tahun 2026.
Melalui wawancara mendalam dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta masyarakat pemilih di Bangkalan dan Pamekasan selama September hingga November 2026, riset ini memotret dinamika pemanfaatan ruang digital dalam demokrasi lokal.
Strategi Penyelenggara dan Tantangan Pengawasan
Dari sisi penyelenggara, KPU di kedua kabupaten sama-sama mengandalkan media sosial untuk mendiseminasikan tahapan pemilu dan pendidikan pemilih. KPU Kabupaten Bangkalan menggandeng media massa, influencer, kreator konten TikTok dan YouTube, serta memproduksi podcast untuk menjangkau pemilih muda. Sementara itu, KPU Kabupaten Pamekasan memadukan publikasi kanal digital resmi dengan sosialisasi tatap muka guna menjangkau warga yang memiliki keterbatasan akses internet.
Di sisi lain, lembaga pengawas menghadapi tantangan serius di ruang siber. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mencatat temuan 28 konten dugaan pelanggaran selama Pilkada 2024 yang meliputi hoaks, disinformasi, politik identitas, dan ujaran kebencian. Senada dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menyoroti bagaimana sistem algoritma media sosial membuat masyarakat terpapar informasi yang berbeda-beda sesuai preferensi masing-masing, sehingga rawan memicu kesalahpahaman apabila tidak diimbangi literasi digital yang memadai.
Pemilih Terbelah Antara Interaksi dan Verifikasi
Riset ini juga menemukan perbedaan pola perilaku masyarakat pemilih di kedua wilayah dalam merespons informasi politik di platform seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Informan pemilih di Bangkalan cenderung terlibat aktif berinteraksi—seperti menyukai (like), mengomentari, dan membagikan konten—serta mencermati bagaimana tingginya interaksi dan bazzer membentuk citra kandidat. Sebaliknya, informan pemilih di Pamekasan cenderung lebih berhati-hati dengan menahan diri untuk tidak menyukai konten yang meragukan, serta melakukan pengecekan silang (cross-check) melalui mesin pencari dan portal berita tepercaya sebelum mempercayai sebuah kabar.
Jebakan Algoritma dalam “Platform Society”
Dalam menggunakan pisau analisis teori Platform Society (van Dijck, Poell, & de Waal), penelitian ini menegaskan bahwa media sosial bukanlah ruang yang netral. Aktivitas pengguna seperti menonton atau mencari isu tertentu akan direkam (data fikasi), diolah menjadi nilai interaksi (komodifikasi), dan digunakan algoritma untuk menyeleksi konten apa yang paling sering muncul di linimasa (seleksi). Akibatnya, konten politik yang emosional dan viral sering kali dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh pengguna.
Kampanye “Saring Sebelum Sharing”
Sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat, hasil penelitian ini telah dikonversi menjadi gerakan edukasi literasi digital bertajuk “Jangan Asal Sebar, Jangan Mudah Percaya: Saring, Periksa, Baru Bagikan”. Masyarakat diajak menerapkan lima langkah praktis sebelum membagikan informasi politik, yakni memeriksa kejelasan sumber, mengecek tanggal kejadian, memastikan kelengkapan bukti, mencari berita pembanding, dan melihat keutuhan konteks foto maupun video.
Selain menyusun laporan akademik dan artikel ilmiah yang di submit ke jurnal kajian politik lokal, tim peneliti juga telah menerbitkan poster edukasi anti-hoaks yang resmi tercatat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-nya di Kementerian Hukum RI, serta memublikasikan video diseminasi melalui media sosial. Melalui langkah ini, diharapkan warga Bangkalan dan Pamekasan semakin kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang digital demi demokrasi lokal yang sehat.








