Maluku Utara – Setiap hari, ratusan juta ton nikel dikeruk dari perut bumi Halmahera. Tanah Maluku Utara yang dulunya masyhur sebagai negeri penghasil rempah yang menjadi rebutan bangsa Eropa, kini berubah wajah tragis: hutan-hutan gundul tak bersisa, lapisan tanah dikeruk habis, sungai dan sumber air tercemar limbah, sementara masyarakat setempat menjadi korban nyata dari aktivitas pertambangan yang berjalan tanpa kendali. Tanah milik warga pun kerap dirampas paksa oleh kekuatan modal, namun negara seakan membisu, seolah tak ada yang salah berlangsung di ujung republik ini.
Kini kami bertanya dengan nada rendah dari Moloku Kie Raha, dan Jakarta wajib menjawab dengan serius: “Jika negeri leluhur kami dikuras habis-habisan atas nama stabilitas ekonomi negara, namun Dana Transfer ke Daerah justru terus disunat oleh pemerintah pusat, manfaat apa yang sungguh kami peroleh? Sementara tanah air kami diobrak-abrik investor atas izin yang negara keluarkan sendiri?”
Pertanyaan ini tampak sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam dan harus dijawab secara jujur serta terbuka. Jangan biarkan kami rakyat Maluku Utara semakin muak dengan kebijakan yang kerap terasa hanya memihak kepentingan pusat dan modal besar, bukan nasib masyarakat yang mendiami tanah ini. Ini adalah tanah leluhur kami, tanah yang sudah merdeka jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Karena itu, perlakuan yang adil, kesejahteraan yang layak, serta penghargaan dan kehormatan adalah hak mutlak yang pantas kami terima dari negara.
Perlu kami ingatkan kembali: Moloku Kie Raha adalah negeri yang pernah berdaulat penuh. Kami memiliki wilayah, rakyat, bendera, mata uang, dan cap resmi negara yang diakui oleh bangsa-bangsa Eropa ratusan tahun silam. Namun demi persatuan dan kejayaan NKRI, para Sultan leluhur kami dengan sukarela menyatukan diri ke dalam pangkuan republik atas ajakan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia.
Sebagai putra daerah yang masih memiliki garis keturunan para leluhur yang berjuang mempertahankan kemerdekaan bumi Moloku Kie Raha sejak abad ke-16 hingga ke-18, saya memikul tanggung jawab moral untuk mempertanyakan kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah ini. Langkah itu sangat mempersulit langkah daerah dalam membangun infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Di saat yang sama, kekayaan alam berupa nikel, emas, dan komoditas lain terus mengalir keluar dari tanah ini tanpa memberi dampak nyata yang setimpal bagi kesejahteraan warga setempat.
Jika pemerintah pusat tidak mampu memberikan jawaban yang serius, terbuka, dan meyakinkan kepada publik Maluku Utara atas pertanyaan ini, maka kami tidak akan ragu menilai pemangkasan Dana Transfer ke Daerah ini sebagai pengkhianatan negara terhadap kesetiaan yang telah para leluhur kami persembahkan demi keutuhan NKRI.
