PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Sivitas Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari dengan melibatkan Akademisi Universitas Papua menggelar Nonton Bareng “Pesta Babi” di halaman Kampus STIH, Wosi Manokwari, Senin (18/5/2026).
Suasana Nobar berlangsung diruang terbuka lapangan Kampus, para penonton tak hanya dari Mahasiswa dan dosen STIH tetapi juga kalangan mahasiswa dari Kampus lain dan juga masyarakat dan aktivis.
Dalam tanggapannya setelah pemutaran film, Ketua Komite III DPD RI asal Papua Barat Dr. Filep Wamafma, menilai bahwa film dokumenter tersebut menjadi media edukasi yang penting untuk membuka ruang diskusi publik mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua saat ini.
Menurut Filep, fenomena konflik sosial akibat perebutan sumber daya dan kepentingan ekonomi bukan hanya terjadi di Papua, melainkan juga di berbagai belahan dunia. Namun, dia menegaskan bahwa persoalan di Papua memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan perhatian serius.
“Ini adalah fenomena global yang nyata, tetapi dengan problem yang berbeda-beda di setiap wilayah. Film ini memberi gambaran nyata tentang persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Papua,” ujar Filep.
Filep secara khusus mengajak mahasiswa, terutama mahasiswa hukum, untuk melihat persoalan yang diangkat dalam film tersebut melalui pendekatan akademik dan konstitusional. Menurut dia, mahasiswa perlu membangun konstruksi berpikir yang sistematis dalam membaca suatu persoalan, mulai dari melihat fakta, norma hukum, melakukan analisis, hingga menarik kesimpulan.
“Kalau ada kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat atau bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Otonomi Khusus, gunakan mekanisme formal negara. Susun gugatan ke Mahkamah Konstitusi, lakukan uji materi. Itu ruang konstitusional yang tersedia,” tuturnya.
Filep yang juga Ketua STIH Manokwari menepis anggapan bahwa pemutaran film dokumenter seperti “Pesta Babi” dilarang pemerintah. Dia mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan pejabat Kementerian Koordinator Politik, dan Keamanan pada 13 Mei 2026, tidak ada larangan terhadap pemutaran film tersebut.
“Pemerintah pusat tidak pernah melarang pemutaran film ini. Ini bagian dari edukasi publik. Kita boleh berdiskusi, berdebat, dan menyampaikan pandangan. Yang dikritik juga punya hak menjawab. Itulah prinsip check and balance,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Filep juga menyoroti kondisi Papua pasca reformasi yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. Dia menilai, konflik justru terus bertambah, mulai dari isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), konflik sosial, hingga persoalan masyarakat adat dengan investor.
“Dulu kita berpikir pascareformasi Papua akan mengalami perubahan besar ke arah yang lebih baik. Namun faktanya, persoalan terus bertambah dan dampaknya dirasakan langsung masyarakat,” ujarnya.
Terkait investasi, Filep mengatakan bahwa pembangunan daerah memang membutuhkan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, dia menekankan investasi harus berjalan sesuai konstitusi dengan menghormati eksistensi dan hak-hak masyarakat adat.
Dia lantas mengkritik praktik-praktik yang dinilai mengabaikan hak masyarakat adat, termasuk dugaan intimidasi dan pemberian kompensasi yang tidak layak terhadap pemanfaatan tanah adat.
“Kalau masyarakat adat dipaksa melepas tanah dengan nilai yang tidak manusiawi, itu berarti ada pelanggaran terhadap konstitusi dan Undang-Undang Otsus Papua,” katanya.
Filep juga menyinggung persoalan fragmentasi internal di tengah masyarakat Papua yang dinilai kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk memecah belah solidaritas masyarakat adat. Menurutnya, perbedaan sikap di internal masyarakat kerap menjadi celah yang digunakan untuk melemahkan perjuangan kolektif dalam mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam.
Meski demikian, Filep mengajak masyarakat tetap memperjuangkan keadilan melalui cara-cara terhormat dan mekanisme yang tersedia dalam sistem demokrasi.
“Saya optimis, semakin banyak masyarakat yang menyaksikan film ini, semakin banyak yang tersentuh dan berpikir kritis. Tulislah opini, bangun gerakan sosial, suarakan aspirasi melalui jalur hukum dan politik yang tersedia,” pesan Filep.
Sumber: Kompas
