JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mencermati dinamika kondisi kepemudaan dan olahraga di tanah air. Diantaranya, Filep menyoroti keterbatasan anggaran di daerah terkait pengembangan talenta olahraga. Menurutnya, dukungan anggaran sangat penting bagi pengembangan dan pencapaian prestasi atlet, termasuk saat mewakili daerah pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.
“Dukungan anggaran sangat krusial untuk mendorong pretasi atlet, meliputi pelatihan, penyediaan alat atau sarana-prasarana yang memadai hingga pada reward yang menjadi motivasi. Di daerah-daerah yang baru mekar, misalnya DOB di tanah Papua, dengan APBD yang ada dirasa cukup berat untuk memaksimalkan pengembangan atlet daerah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima Selasa (21/4/2026).
Filep lantas menyinggung peran serta sektor swasta dalam membangun ekosistem yang suportif sehingga dapat mencetak atlet unggul. Menurutnya, CSR perusahaan saat ini belum menyentuh pada sektor olahraga dan masih bersifat sebagai sponsorship.
“Tanggung jawab sosial perusahaan di daerah-daerah Papua misalnya, belum banyak yang menyentuh pengembangan atlet. Sponsorship yang banyak diberikan berfokus pada kegiatan saja dan dampaknya sementara, sebaliknya saya berharap ada bentuk CSR yang berkelanjutan mengembangkan komunitas dan pendidikan atau filantropi olahraga, juga akan mendidik dan menciptakan atlet profesional kebanggaan daerah,” ujar Filep.
Ia menambahkan, atlet profesional menekuni cabang olahraga tertentu yang menjadi bakat sekaligus mata pencaharian dengan didasarkan pada ketangguhan fisik dan dedikasi yang tinggi. Filep menekankan pihaknya akan mendorong regulasi terkait guna mengatur peran serta sektor swasta dalam menghidupkan olahraga daerah dan nasional.
“Tentu kita bangga putra bangsa mengharumkan nama daerah di kancah nasional hingga internasional dengan prestasi dan bakatnya. Komite III DPD RI akan mendorong revisi undang-undang terbatas ataupun regulasi teknis lainnya yang menginstruksikan perusahaan-perusahaan asing maupun dalam negeri untuk menghidupkan olahraga berbakat di setiap daerah di Indonesia. Ini sangat penting kita perjuangkan bersama,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris MPR RI for Papua itu mengungkapkan salah satu tantangan utama pengembangan olahraga di daerah adalah soal pentingnya disiplin dan tanggung jawab pengurus KONI di daerah. Ia mengungkap adanya temuan di lapangan di mana jumlah pengurus yang berangkat ke ajang PON justru lebih banyak dibanding atlet, sehingga berdampak pada pembinaan yang tidak optimal.
Dalam aspek tata kelola, Filep juga menyampaikan persoalan serius terkait dugaan penyalahgunaan anggaran hibah KONI di sejumlah daerah, termasuk di Papua Barat. Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan atlet.
“Kasus penyalahgunaan anggaran ini harus menjadi perhatian serius. Pengawasan dari KONI pusat dan pihak terkait harus diperkuat,” katanya.
Dia lantas mengingatkan peran anggota DPD RI sebagai representasi daerah untuk memperkuat KONI melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan kegiatan olahraga, termasuk penyelenggaraan event di tingkat daerah.
