WONDAMA, JAGAMELANESIA.COM – Pemuda suku Kuri, Maikel Werbete menanggapi aksi pemalangan oleh puluhan kepala kampung di Kabupaten Teluk Wondama di akses jalan menuju kantor bupati beberapa waktu lalu. Aksi ini dipicu terlambatnya distribusi dana operasional kampung ke sejumlah pemerintah kampung setempat.
“Kasus dana operasional kampung yang telat didistribusikan memang rawan memicu ketegangan. Terjadinya aksi pemalangan di akses jalan ke kantor pemeritah daerah merupakan aksi protes dan disertai aspirasi yang dapat mengganggu jalannya operasional pemerintahan di kabupaten,” ujar Maikel, 18 Maret 2026.
Ia menyampaikan sejumlah poin yang dapat dilakukan dalam rangka memitigasi maupun menangani aksi serupa. Hal itu antara lain saat terjadi aksi, pemda segera merespons dengan melakukan komunikasi cepat misalnya mengirim tim ke lapangan.
“Pemda perlu gerak cepat, diantaranya dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk menjelaskan penyebab keterlambatan. Apakah itu soal proses verifikasi DPA atau yang lain, dan beri perkiraan waktu cair. Di poin itu, transparansi sangat penting untuk mengurangi spekulasi liar,” urainya.
Menurutnya, penyaluran dana darurat dapat dilakukan melalui BTT atau kas umum daerah untuk mencairkan sebagian dana operasional sebagai ‘talangan’ sampai transfer resmi masuk. Hal ini menjadi bukti itikad baik untuk meredam aksi.
“Hal lain juga dapat dilakukan seperti mediasi dengan kepala kampung, adakan pertemuan terbuka bersama BPD, tokoh adat, dan perwakilan warga. Lalu bisa dibuat kesepakatan tertulis tentang jadwal pencairan dan mekanisme pengaduan. Kemudian, pengawasan bersama libatkan inspektorat daerah untuk audit singkat, sehingga kepala kampung tahu dana memang dalam proses, bukan ditahan sengaja,” katanya.
“Adanya dokumentasi dan laporan publik yang dipublikasikan sangat penting untuk menampilkan progress pencairan. Misalnya di papan informasi kampung atau media sosial resmi pemda. Pada akhirnya, tekanan publik yang terkontrol membantu mencegah demonstrasi yang memblokade kantor,” katanya lagi.
Maikel menyebut di situasi adanya protes, stakeholder terkait perlu memberi sinyal bahwa pemda mengakui adanya persoalan dan segera menyediakan solusi jangka pendek diantaranya melalui dialog sebelum aksi massa meluas. (MW)
