JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen pengelolaan energi untuk rakyat, diantaranya yakni sumber daya minyak dan listrik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah mendorong perbaikan tata kelola sumur minyak rakyat agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, sekitar 45 ribu sumur telah diinventarisasi Kementerian ESDM, melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk dikelola oleh masyarakat melalui Koperasi, UMKM, dan BUMD yang direkomendasikan oleh Kepala Daerah.
“Selama ini usaha rakyat sudah ada sumur-sumurnya. Tapi mereka nggak punya legal. Mohon maaf, kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum. Maka dengan Permen ini (Permen 14 Tahun 2025), semuanya sudah bisa kita lakukan,” ujar Bahlil pada Konferensi Pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/10).
Bahlil juga menekankan pentingnya memberi ruang bagi masyarakat daerah untuk berperan langsung. Ia berharap masyarakat dapat bekerja dengan tenang, memiliki pendapatan yang bagus, serta perekonomian daerah berjalan dengan baik.
“UMKM-nya pun, Koperasinya pun, kemudian BUMD-nya pun direkomendasikan oleh kepala daerah. Bukan ditunjuk serta-merta dari pusat. Supaya dipastikan tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh koperasi Jakarta. Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Jadi biarkan orang daerah sendiri yang mengurus,” tegas Bahlil.
Di sektor energi lainnya, ESDM juga berupaya memastikan pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini Rabu (29/10) di Minahasa, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah itu dengan menargetkan pada 2030 mendatang, semua desa dan kelurahan sudah berlistrik.
Hal itu diantaranya diwujudkan melalui tiga Proyek Strategis Merdeka dari Kegelapan, yaitu Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Provinsi Sulawesi Utara, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara (128 kW) di Sumba Timur Nusa Tenggara Timur, serta PLTMH Anggi I (150 kW) dan Groundbreaking PLTMH Anggi II (500 kW) di Pegunungan Arfak Papua Barat.
“Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik. Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita. Masa depan bangsa, tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, ya kemudian bisa ekonominya baik. Agar nelayan yang bisa juga menangkap ikan dan hasilnya bisa terjaga dan bisa dijual dengan harga yang baik,” ujar Bahlil dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Rabu (29/10).
Hingga saat ini, masih terdapat sekitar 1,47% rumah tangga belum berlistrik, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Daerah-daerah 3T ini menjadi prioritas utama Pemerintah untuk membangun infrastruktur kelistrikan.
“Maka dalam momen kesempatan yang berbahagia ini, saya meminta kepada Dirjen EBTKE dan Dirjen Listrik dan PLN. Anggarannya sudah ada. Saya minta prioritaskan semua daerah-daerah 3T. Selesaikan dulu,” tegas Bahlil.
Di Papua Barat, Pembangunan PLTMH Anggi Tahap I dan II merupakan langkah strategis dari Kementerian ESDM untuk mewujudkan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang 100% energi listriknya disuplai oleh pembangkit EBT. Program ini dapat mengurangi pemakaian BBM PLT Diesel di sistem kelistrikan isolated di sekitar sistem Pegunungan Arfak yang rencana akan di integrasikan dengan sistem Pegunungan Arfak yaitu Sistem Sururey, Demaisi, Taige, Catubouw, Menyambouw, Hink dan Anggi Gida. (UWR)
