PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menghadiri undangan pertemuan Forkopimda Papua Barat, Senin (1/9/2025). Pertemuan ini dalam rangka membahas perkembangan situasi yang memanas akhir-akhir ini.
Di kesempatan itu, Dr. Filep menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan sosial dan dialog yag melibatkan seluruh unsur pemerintah, legislatif maupun penegak hukum untuk duduk bersama masyarakat dan membahas langkah-langkah solutif.
“Mahasiswa sejak dahulu berani menyuarakan pendapat, aspirasi maupun kritik diantaranya melalui demonstrasi, aksi ini harus direspons baik dengan pendekatan sosial dan dialog agar juga tetap tertib dan terkendali,” ungkap Filep.
“Untuk itu, mahasiswa atau kalangan massa juga harus menjaga ketertiban dan tidak anarkis, begitu juga aparat tertib jangan sampai represif. Adik-adik mahasiswa fokus menyuarakan aspirasi yang tentunya didasari dengan kajian-kajian akademis terhadap isu dan persoalan yang disuarakan,” katanya lagi.
Selaku Ketua STIH Manokwari, Pace Jas Merah itu menyampaikan bahwa selama 3 periode ini, ia pun mengarahkan kepada mahasiswa/i untuk mengadakan kajian dan analisis hukum terhadap isu dan tuntutan sebelum melakukan demonstrasi. Selain itu, mahasiswa harus mendapat izin dari pimpinan STIH terlebih dahulu.
“Di sisi lain, pemerintah dan stakeholder terkait juga harus lebih peka dan responsif terhadap kondisi dan persoalan-persoalan masyarakat saat ini. Ia menuturkan, Papua Barat masih memiliki tantangan persoalan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan hingga angka pengangguran yang tinggi. Mari kita fokus dan beri perhatian pada akar masalah ini dan aspirasi masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Filep.
Lebih lanjut, Filep mendorong semua pihak dari pemangku kepentingan di daerah segera mengatasi gejolak sosial ini dan bila perlu turun ke tengah masyarakat agar kamtibmas tetap terkendali. Dalam forum resmi tersebut, Filep pun menegaskan telah meminta mahasiswa/i STIH Manokwari untuk tidak terlibat dalam aksi demo apapun yang bertentangan dan mengganggu ketertiban umum.
“Mahasiswa/i kami dorong untuk membuat diskusi tingkat mahasiswa dan menyikapi situasi terkini yang hasilnya dibuat dalam dokumen tertulis untuk disampaikan ke DPR sebagai Lembaga penyalur aspirasi masyarakat. Jadi kami tekankan, agar penyampaian aspirasi tetap tertib dan melalui mekanisme yang baik dan benar,” kata Filep. (WRP)
