BerandaDaerahKonflik Bersenjata di Papua: Komnas HAM Minta Libatkan Pendekatan Politik, OPM Buka...

Konflik Bersenjata di Papua: Komnas HAM Minta Libatkan Pendekatan Politik, OPM Buka Negosiasi Bebaskan Pilot

PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Konflik bersenjata di Papua diantaranya yang terjadi antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka dengan aparat TNI-Polri telah sangat lama terjadi dan masih berlangsung hingga saat ini. Dampak konflik bersenjata dinilai sangat serius lantaran banyak mengakibatkan korban jiwa dari kedua pihak bahkan dari kalangan masyarakat sipil.

Menyikapi konflik bersenjata yang berkepanjangan itu, Komnas HAM baru-baru ini meminta agar pendekatan keamanan harus dievaluasi. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan, evaluasi penting dilakukan oleh kedua pihak baik OPM maupun TNI-Polri dengan mempertimbangkan dampak dari pendekatan keamanan maupun gerakan bersenjata yang dilakukan.

“Penyelesaian pendekatan keamanan apalagi pendekatan bersenjata itu dalam pengamatan komnas HAM dari peristiwa-peristiwa yang terjadi justru sering menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Jadi memang kedua belah pihak dalam konteksnya KKB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), dengan aparat keamanan perlu mengevaluasi lagi pendekatan-pendekatan keamanan atau gerakan-gerakan bersenjata yang dilakukan,” tutur Atnike, dikutip dari Medcom, Kamis (6/4/2023).

Oleh sebab itu, Atnike menekankan upaya penyelesaian konflik bersenjata di Papua harus menggunakan pendekatan politik. Hal ini dikarenakan pendekatan keamanan justru menelan banyak korban. 

“Konflik bersenjata di Papua antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan aparat keamanan, tentu saja ini memerlukan pendekatan yang lebih strategis, bukan saja pendekatan keamanan tapi memang memerlukan pendekatan politik untuk membangun kepercayaan dan dialog di antara para pihak yang bersenjata,” kata Atnike.

Lebih lanjut Atnike juga mengungkapkan pentingnya pendekatan diplomasi. Dirinya lantas menyinggung kasus penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB Nduga yang hampir 2 bulan ini belum terselesaikan. Dalam kasus ini, ia menilai perlu adanya pendekatan diplomasi yang lebih kompleks lagi dalam menangani warga negara lain di wilayah teritori Indonesia.

Di sisi lain, KKB melalui juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan bahwa mereka telah membatalkan tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakui kemerdekaan Papua Barat sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens.

Syarat kemerdekaan Papua ini menjadi tuntutan utama KKB yang menyandera pilot Susi Air. Namun dalam pesan teks kepada Reuters, Kamis (6/4/2023), Sebby mengatakan kelompoknya telah membatalkan tuntutan kemerdekaan dan kini bahkan mendorong adanya dialog.

“Pilot Selandia Baru ini bukan musuh kami, jadi kami akan mencari solusi untuk membebaskannya,” kata Sambom.

Akan tetapi, Sambom menekankan bahwa pihaknya tidak menghentikan tuntutan kemerdekaan itu dalam jangka panjang, namun menyadari kebutuhan untuk memastikan pilot segera dibebaskan.

“Kami akan melakukan negosiasi damai,” kata Sebby Sambom.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, pilot Susi Air nampak bersama pasukan bersenjata OPM membacakan sejumlah tuntutan kelompok tersebut kepada pemerintah Indonesia. Tuntutan itu diantaranya berupa kemerdekaan Papua dan meminta Indonesia menarik seluruh pasukan militernya dari tanah Papua. (UWR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru