SORONG, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Imekko Bersatu Provinsi Papua Barat Daya Ferry Onim meminta kepala daerah di Papua Barat Daya (PBD) dapat mengelola Dana Bagi Hasil (DBH) Migas secara efektif dan efisien. Onim berharap adanya DBH Migas ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas SDM terutama melalui sektor pendidikan sebagaimana peruntukannya.
Dirinya mengingatkan agar pemda tidak salah mengelola DBH Migas yang diberikan saat ini untuk hanya dialokasikan ke pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Terlebih menurutnya, saat ini masih banyak mahasiswa asal PBD yang masih terkendala biaya pendidikan dan sedang berjuang untuk menuntaskan studinya.
“Lebih dari 1000 mahasiswa studi akhir dari Provinsi Papua Barat dan saat ini sudah menjadi Papua Barat Daya punya permohonan belum dijawab hingga saat ini. Saya melihat dana sebesar itu ketika diprioritaskan ke pendidikan akan lebih penting dan bermanfaat daripada untuk pembangunan fisik,” ujar Onim dalam keterangannya, Selasa (21/2/2023).
Onim menuturkan bahwa saat ini dirinya juga sedang mengurus mahasiswa asli Papua, bahkan sejak sebelum pemekaran Provinsi Papua Barat Daya saat ini. Dirinya mengaku belum pernah terbantu dengan adanya dana Otsus dan DBH Migas untuk provinsi-provinsi di tanah Papua.
“Saya merasakan sepeser pun dana Otsus tidak diprioritaskan untuk anak-anak Papua yang saat ini berlatarbelakang tidak mampu. Otsus besar saat ini namun tidak ada yang dirasakan secara pemerataan buat anak-anak Papua yang studi akhir, dan mendapat beasiswa dari dana Otsus itu sendiri,” katanya.
“Mahasiswa Papua yang saat ini sedang studi akhir dan lagi mencari biaya itu setengah mati, apa gunanya dana Otsus yang lahirnya dari nama Papua, dan DBH yang berhasilnya dari Papua saat ini kenapa tidak bisa memberikan dana tersebut terhadap mahasiswa Papua?” tanya Onim.
Oleh sebab itu, Onim berharap agar setiap Pemda yang saat ini menerima besaran DBH Migas dapat memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia sehingga kualitas SDM itu dapat mengimbangi melimpahnya SDA yang dimiliki Papua.
Ia juga meminta agar pemda memperhatikan kondisi SDM Papua Barat Daya yang disebutnya masih berada di urutan terbawah dan linier dengan kasus gizi buruk ataupun angka stunting yang masih tinggi. Onim berharap adanya kebijakan yang berfokus pada peningkatan layanan pendidikan sekaligus kesehatan generasi Papua Barat Daya.
“Bapak Pj Gubernur Papua Barat yang saya hormati, saya perlu pertegas bahwa SDM di kabupaten Sorsel saat ini urutan satu minim, dan juga gizi terburuk urutan satu. Kalau DBH di Sorsel saat ini dibagi tidak diawasi, saya rasa sama saja tikus-tikus berdasi akan memperkayakan diri sendiri daripada kesejahteraan, peningkatan sumber daya manusia dan kesehatan yang saat ini menjadi masalah di kabupaten sorong selatan,” ujarnya.
“Saya melihat sejak 2019, saya membawa program beasiswa 1000 anak negeri, tidak ada dana Otsus yang diperuntukkan untuk memberdayakan anak-anak Papua hingga saat ini angkatan ke-5 program beasiswa 1000 anak negeri dari luar Papua yang diberdayakan Onim. Dan saat ini adanya DBH ketika tidak diprioritaskan untuk pendidikan, saya cuma mau bilang jangan sampai saya yang akan jadi koordinator umum untuk turun aksi di depan kantor gubernur Papua Barat Daya,” tegas onim. (UWR)
