SORONG, JAGAMELANESIA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim tim ke Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, Papua Barat untuk melakukan kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi (Monev).
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan, Monev serta asistensi penting dilakukan guna mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan ini sebagai langkah untuk mengidentifikasi masalah hingga menemukan solusi untuk mengatasi masalah dalam realisasi anggaran.
Kegiatan Monev tersebut dilakukan serangkaian dengan Workshop Pengendalian Inflasi Kabupaten Tambrauw bertajuk “Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitas Harga Dan Ketahanan Pangan” bertempat di Hotel VEGA Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (19/11).
“Tujuannya adalah mengidentifikasi penyebab, permasalahan dan mencari solusi dalam percepatan penyerapan APBD, fasilitasi penganggaran penanganan inflasi, sosialisasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, penganggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) dan dana bantuan sosial (Bansos),” kata Fatoni selaku menjadi pembicara kunci dalam kegiatan ini, dikutip dari CNN, Rabu (30/11/2022).
Dalam kesempatan itu, Fatoni menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 5 faktor penyebab utama yang mempengaruhi realisasi APBD di Kabupaten Tambrauw. Pertama, pendapatan khususnya PAD belum sesuai target. Kedua, ketersediaan dana di kas daerah terbatas.
Ketiga, keterbatasan kapasitas SDM. Keempat, masih adanya keraguan OPD dalam melaksanakan kegiatan pengadaan. Kelima, masih sering melakukan perubahan kegiatan, karena perencanaan yang kurang matang dan Keenam, lambatnya proses lelang di beberapa OPD.
Terkait persoalan itu, Fatoni mengungkapkan bahwa Pemda Tambrauw harus segera melakukan langkah-langkah strategis yakni, pertama melakukan inovasi dan langkah strategis dalam pencapaian target pendapatan.
Kedua, percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban. Ketiga, membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan secara periodik secara konsisten dan terukur.
“Keempat, melaksanakan komitmen target realisasi belanja sampai dengan akhir bulan November sekurang-kurangnya 85 persen. Kelima, melakukan analisa evaluasi (anev) setiap satu minggu sekali,” jelas Fatoni.
Diketahui, realisasi APBD Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran (TA) 2022 per 17 November 2022 berada pada posisi keempat terbesar se-Papua Barat yakni dengan total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp963,15 miliar dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.278,71 miliar.
Sementara untuk realisasi belanja daerah menempati posisi ketiga terbesar se-Papua Barat dengan total realisasi belanja daerah sebesar Rp770,49 miliar dari total belanja daerah Rp1.248,68 miliar. Fatoni berharap pasca kegiatan tersebut, Pemda terkait dapat segera menerapkan langkah-langkah konkrit guna meningkatkan realisasi APBD. (UWR)
