PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Masyarakat adat Tolikara membantah klaim Gubernur Lukas Enembe memiliki tambang emas di Kabupaten Tolikara. Ketua Forum Lembaga Pertambangan Masyarakat Adat Kembu Wanui Kasuwi Kabupaten Tolikara, Dolpinus Weya menyatakan klaim itu tidak benar dan hanya untuk menutupi dugaan korupsi yang kini menjerat Enembe.
“Bahwa Lukas Enembe memiliki tambang emas di Mamit itu adalah isu yang tidak benar dan hanya untuk menutupi kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe,” kata Dolpinus, dikutip dari Detik, Rabu (28/9/2022).
Dolpinus menjelaskan, pengaturan hak ulayat daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda-beda dan hak ulayat selalu sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada.
Menurutnya, kepemilikan atas tanah tentu melibatkan ahli waris atau hak ulayat melalui proses perundingan.
“Sehingga keputusan seperti ini tidak bisa diambil alih oleh perseorangan atau kepentingan pribadi orang tertentu demi kepentingan politik. Semuanya harus dimulai dari pemilik tanah sebagai ahli waris atau hak ulayat melalui proses perundingan,” kata Dolpinus.
Klaim Lukas Enembe itu sebelumnya juga disampaikan oleh salah satu kuasa hukumnya yakni Stefanus Roy Rening. Hingga kini, Lukas Enembe yang telah berstatus tersangka belum juga memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi yang sedang menjeratnya.
Terkait hal itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama komisioner Komnas HAM yakni Choirul Anam dan Beka Ulung Hapsara serta dan Fritz Ramandey Komnas HAM Papua bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di rumah pribadinya di Jayapura, Papua.
Kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening membenarkan hal itu. Menurutnya, dialog antara ketua Komnas HAM dengan Lukas Enembe menjelaskan situasi yang dihadapi Enembe selama ini dari tekanan-tekanan politik.
Dalam kesempatan itu, Roy mengatakan kliennya melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Dirdik KPK di depan Komnas HAM terkait kondisi kesehatannya. Hal itu menurut Roy juga menunjukkan bahwa pihaknya tidak berupaya merintangi penyidikan atau melakukan obstruction of justice.
“Itu memastikan bahwa kami tetap dalam koordinasi dengan penyidik KPK. Jadi kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa kita menghalang halangi penyidikan itu tidak benar,” ujarnya, dikutip Kamis (29/9/2022).
“Memang dokter pribadi Gubernur Enembe saat ini sedang mengupayakan mendatangkan dokter yang menangani sakit beliau dari Singapura,” sambung Roy Rening. (UWR)
