JAGAMELANESIA.COM – Diplomat Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Akouboo Amatus Douw meminta pemerintah Australia untuk mendukung seruan ahli HAM PBB membawa situasi Papua ke Dewan Keamanan PBB.
Amatus Douw juga meminta Perdana Menteri Australia, Menteri Luar Negeri dan delegasi pemerintah Australia untuk mengangkat isu-isu kritis konflik bersenjata, kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan Presiden Indonesia Joko Widodo.
Hal itu tertuang dalam surat yang dikirim Amatus Douw kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, hari ini, Sabtu (4/6/2022).
“I encouraging our regional power of Australia to support the United Nations Experts call for to take the critical situation to the United Nations Security Council for its attention. The OPM Diplomatic Councils calls on the Australian Prime Minister, Foreign Minister and the Australian government delegation bring to raise the critical issues of armed conflict, humanitarian and human rights with Indonesian President Joko Widodo,” tulis Amatus Douw.
Dalam surat itu, Douw mengatakan bahwa bentrokan bersenjata terus berlangsung antara pasukan TPNPB dan pasukan Indonesia yang menurutnya didefinisikan sebagai perang pembebasan nasional bagi bangsa Papua. Konflik tersebut menurut Douw juga merupakan bagian dari konflik bersenjata internasional di bawah hukum humaniter internasional yang mematuhi Piagam PBB.
Ia juga menyebut, warga sipil Papua Barat telah dibunuh dan dipukuli selama melakukan demonstrasi dalam minggu ini terhadap kebijakan Otonomi Khusus dan pembentukan DOB. Bahkan Douw mengklaim lebih dari 100.000 orang asli Papua Barat telah memprotes kebijakan ini dan meminta Indonesia serta masyarakat internasional untuk memberikan tindakan penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat.
“West Papuan civilians have been killed and beaten during protests this week against Jakarta’s policies of provincial separation and ‘special autonomy plus’. Over one hundred thousand native West Papuan across the country have protested against these policies and called on the Indonesia and international communities to grant an act of self-determination for West Papua,” katanya.
Douw juga menyampaikan bahwa sejak 2017, ketika konflik bersenjata meningkat, hampir 100.000 warga sipil telah mengungsi termasuk perempuan dan anak-anak. Dia juga mengatakan telah terjadi pembunuhan ekstra yudisial oleh pasukan Indonesia selama operasi seperti yang dilaporkan ahli PBB baru-baru ini.
Menurutnya, Dewan HAM PBB dan Kantor Sekretariat PBB sudah memiliki laporan yang cukup tentang situasi yang sedang berlangsung di tanah Papua.
“Mr Douw said that since 2017, when the armed conflict escalated, nearly 100.000 civilians have been displaced with many including women and children dying. He also said there had been extra judicial killings including of a years old boy, by Indonesian forces during the operation as United Nations expert report recently,” kata Douw. (UWR)
