JAGAMELANESIA.COM – Aksi dukungan dan penolakan masih terus berlangsung sejalan dengan pembahasan pembentukan DOB Papua yang juga terus berlanjut di DPR RI. Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) Jabodetabek menggelar aksi yang menuntut DPR dan pemerintah segera mengesahkan Daerah Otonomi Baru (DOB), Selasa (31/5/2022).
KMP juga menyatakan dukungan penuh kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II demi pemerataan dan percepatan pembangunan di tanah Papua.
“Ini adalah bentuk respon dari kami para pemuda Papua, peduli akan pemerataan dan juga sebagai solusi masalah ekonomi yang ada di tanah kami Papua,” ujar Koordinator aksi KMP, Moytuer Boimasa dalam keterangan, Selasa (31/5/2022).
Moytuer mengatakan, aksi KMP ini merupakan wujud kepedulian para pemuda terhadap pembangunan Papua termasuk melalui pembentukan DOB guna menyelesaikan persoalan ekonomi di tanah Papua. Menurutnya, hal ini merupakan langkah kemajuan bagi masyarakat Papua.
“Kami mengajak teman-teman mahasiswa dan masyarakat se-tanah Papua untuk bersama-sama hadir dan menyuarakan semangat kemajuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Moytuer menyampaikan KMP Jabodetabek merespons aktif melalui aksi damai ini terhadap proses yang sedang berjalan saat Surpres telah diserahkan pemerintah kepada DPR RI. Oleh sebab itu, KMP mendesak pemerintah bersama DPR RI segera mengesahkan DOB di Papua untuk kepentingan pemerataan pembangunan di wilayah Papua.
PRP Rencanakan Aksi Nasional pada 3 Juni 2022
Sementara itu, dari kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menegaskan kontra terhadap Otsus dan DOB Papua telah mengumumkan akan kembali menggelar aksi nasional tolak Otsus Jilid II dan pembentukan DOB Papua. Hal itu disampaikan oleh Jubir PRP Jefry Wenda.
“Kami Petisi Rakyat Papua (PRP) mengeluarkan imbauan umum aksi nasional pada Jumat 3 Juni 2022, seluruh rakyat Papua bergerak. Segera cabut otsus dan tolak pemekaran di seluruh tanah Papua,” katanya, Selasa (31/5/2022).
Dalam rilis itu, PRP mengimbau kepada 122 organisasi gerakan akar rumput, pemuda, mahasiswa, dan rakyat Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua, serta 718.179 suara rakyat Papua yang telah menandatangani petisi yang tersebar di seluruh Papua dan Indonesia untuk segera melakukan mobilisasi umum menuju aksi nasional pada 3 juni 2022.
“Menolak segala bentuk produk hukum kebijakan Indonesia yang hakikatnya untuk mempertahankan penjajahan di bumi West Papua,” kata Wenda.
Lebih lanjut, Wenda juga mengimbau kepada masyarakat non-Papua (Amber) dari berbagai suku, Jawa, Madura, Batak, Toraja, Bugis, NTT dan suku-suku yang lain yang telah lama hidup di Papua dan telah menganggap diri bagian dari rakyat bangsa Papua untuk dapat berpartisipasi dalam rencana aksi serentak di seluruh tanah Papua.
“Kami mengimbau rakyat Papua untuk tidak terprovokasi dengan aksi atau program tandingan negara yang bertujuan untuk memecah belah kekuatan rakyat Papua.”
“Kami mengimbau Dewan Gereja Papua (DGP), Koalisi Penegak Hukum dan Ham di Papua yang di dalamnya terdiri dari LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP Papua, PBH Cenderawasih, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, SKP Fransiskan Jayapura, Elsham Papua, Walhi Papua, Yadupa Papua, LP3BH dll, untuk dapat mengadvoksi jalanya aksi dimaksud,” katanya.
Wenda juga meminta Polda Papua dan Papua Barat untuk dapat mengawal jalannya aksi nasional tersebut dengan aman dan damai tanpa tindakan represif. Ia menyatakan bahwa PRP bertanggungjawab atas seluruh rangkaian aksi nasional yang akan dilaksanakan pada 3 Juni 2022 nanti. (UWR)
