TIMIKA, JAGAMELANESIA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemekaran wilayah atau pembentukan DOB di Papua terus berjalan. Menurut Mahfud, Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan DOB juga telah diserahkan kepada DPR RI untuk segera ditindaklanjuti.
“Bagi pemerintah DOB itu jalan. Bahwa ada yang suka, ada yang tidak itu biasa saja,” kata Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (23/5/2022).
Ia juga menyampaikan telah banyak deklarasi dukungan yang disampaikan dari pihak yang mendukung DOB. Bahkan sudah ada bupati yang menyiapkan diri untuk menjadi calon gubernur di daerah otonom baru tersebut.
Terpisah, Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyatakan siap maju menjadi Calon Gubernur di Provinsi Papua Tengah jika wilayah itu jadi dimekarkan. Apabila tidak jadi dimekarkan, Eltinus Omaleng mengaku siap maju sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Eltinus yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mimika dua periode ini juga mengatakan telah mendapat dukungan dari partai politik dan janji dukungan dari Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Untuk merebut kursi gubernur Papua saya sudah siap, untuk finansial telah saya siapkan jauh hari, partai pendukung seperti Partai Golkar milik saya dan Pak Gubernur Lukas Enembe dari Partai Demokrat telah berjanji untuk mendukung saya maju menjadi Gubernur Papua pada Pilkada serentak tahun 2024,” tegas Eltinus Omaleng, dikutip dari tvone news, Rabu (25/5/2022).
Sementara itu, Komisi II DPR RI juga telah mengonfirmasi menerima Surpres dari pemerintah pada April lalu. Komisi II juga menyatakan siap untuk membahas 3 RUU DOB Papua yang ditargetkan akan disahkan pada Juni 2022 mendatang
Di sisi lain, pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah mengajukan permohonan uji materiil atas UU Otsus Papua yang didalamnya juga membahas pasal pemekaran atau pembentukan DOB.
MRP juga telah menemui sejumlah menteri dan pimpinan partai politik nasional hingga bertemu langsung dengan Presiden Jokowi untuk meminta pembahasan DOB menunggu hasil putusan MK atas uji materiil tersebut.
Meskipun begitu, sejumlah anggota MRP bersama MRPB telah menyatakan dukungan penuh atas pembentukan DOB Papua dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/5/2022).
“Beberapa poin pembahasan yang kami sampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo, salah satunya mendukung penuh kebijakan Presiden untuk kepemimpinan lokal di era transisi (red, misalnya penjabat gubernur), yang mengutamakan dan mengawal agenda-agenda strategis percepatan pembangunan sebagai legacy dan landmark pembangunan Papua di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” kata Dorince.
Ia menuturkan, MRP juga mendukung dan mengapresiasi pemerintah dalam membangun Papua melalui UU Otonomi Khusus Papua serta berbagai regulasi turunannya. Menurutnya, hal itu merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan Papua 20 tahun ke depan. (UWR)
