JAGAMELANESIA.COM – Tertangkapnya Komandan Operasi KKB Yahukimo, Papua, Temianus Magayang alias Demius Magayang pada pekan lalu mengungkap fakta yang cukup mengejutkan publik. Pasalnya dari penelusuran Satgas Nemangkawi, Temianus Magayang mengangkat dirinya sendiri secara tidak resmi sebagai Kepala Desa (Kepala Kampung) Sesepne, Distrik Kelamdua, Kabupaten Yahukimo, Papua yang disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani di Jayapura, Senin (29/11/2021).
Selain itu, Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram memastikan bahwa Temianus Magayang bukan Kepala Kampung Sesepne. Menurutnya, jabatan Kepala Kampung saat ini dijabat oleh Kip Magayang yang dilantik bersama 516 Kepala Kampung lainnya di Kabupaten Yahukimo.
Temianus Magayang diketahui masuk dalam struktur Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XVI Yahukimo dan memiliki peran penting dalam operasi KKB di Yahukimo. Bahkan dirinya disebut termasuk dalam 3 tokoh penting bersama Senat Soll dan Erik Pahabol. Senat Soll terlebih dahulu ditangkap oleh aparat dan akhirnya meninggal dunia di RS Bhayangkara Jayapura akibat luka tembak.
“Temianus Magayang merupakan bagian KKB Yahukimo. Dalam kelompok tersebut ada tiga tokoh, yaitu Senat Soll, Temianus Magayang, dan Erik Pahabol. Mereka di bawah Panglima Kodap XVI Yahukimo Elkius Kobak,” ujar Faizal di Jayapura.
Menurut keterangan Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani, pihak kepolisian telah sempat mengorek keterangan dari Senat Soll saat dirinya tertangkap. Dari keterangan Senat Soll diketahui Temianus Magayang merupakan sosok komandan operasi KKB yang sadis dan sering berperan sebagai eksekutor.
Menindaklanjuti hal itu, Faizal menyampaikan, pihak kepolisian akan terus menggali apakah dana desa (kampung) turut digunakan untuk operasional KKB di Yahukimo. Sementara itu, saat ini Temianus sedang dalam perawatan medis di RS Bhayangkara Jayapura akibat luka tembak yang dideritanya.
KKB Mengetahui Jadwal Kepala Kampung Mengambil Dana Desa
Penyelidikan kepolisian atas dugaan penggunaan Dana Desa oleh Temianus Magayang dinilai logis. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Mantan Kapolda Papua, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw.
Paulus Waterpauw mengatakan KKB juga telah mengetahui persis jadwal pengambilan uang dana desa oleh aparat kampung. Bahkan, KKB disebut juga telah memetakan jalur yang biasa dilewati dan jalurnya di luar radar penjagaan aparat keamanan. Setelah melakukan pemantauan, KKB akan mengambil paksa atau merampok dana desa dari aparat kampung.
“Biasa mereka tahu jadwal-jadwal yang turun, ada bocoran alus. Kemudian mereka tungguin di titik poin tertentu. Terus nanti begitu setelah kepala desa sudah diambil, dipalak-lah di situ,” jelas Paulus Waterpau seperti dilansir dari merdeka.com, Senin (6/12/2021).
Menurut Waterpauw, jarak tempuh puluhan kilometer dan kondisi medan berliku di Papua harus ditempuh oleh kepala kampung atau aparat kampung untuk mengambil Dana Desa. Hal ini menurut Waterpauw menjadi celah bagi KKB untuk melancarkan aksinya. Namun demikian, ada juga kepala kampung yang sengaja memberikan Dana Desa kepada KKB karena alasan tertentu seperti hubungan kekeluargaan.
“Mereka ada hubungan family ya, keluarga. Jadi membantu saudara-saudaranya,” katanya.
KKB Sempat Sandera Pesawat Karena Kecewa Kepala Desa Tak Berikan Dana Desa
KKB atau kelompok yang telah dilabeli teroris oleh pemerintah ini terlihat jelas mengincar dan menginginkan Dana Desa untuk menopang kebutuhan operasional mereka. Pada Maret 2021 lalu, KKB melakukan aksi penyanderaan terhadap pesawat perintis milik maskapai Susi Air di Kabupaten Puncak, Papua.
Aksi ini dilatarbelakangi karena kecewa terhadap kepala kampung (desa) setempat yang tidak memberikan dana desa. KKB diketahui menyandera pesawat perintis milik Susi Air jenis Platus PC-6 S1-9364 PK BVY di lapangan terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua.
Aksi ini mendapat reaksi keras dari Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi. Wamen menegaskan, KKB tidak berhak menerima Dana Desa, Dana Desa disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa hanya untuk warga yang berhak. Ia meminta aparat untuk menindak tegas ulah KKB yang mengincar Dana Desa tersebut.
“Dana desa digunakan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan Covid-19, dan infrastruktur desa,” tegas Wamen Budi Arie.
Sementara itu, fakta serupa juga diungkapkan oleh Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Iqbal Alqudusy. Ia menjelaskan, Satgas telah menangkap salah seorang anggota KKB, Paniel Kogoya yang berperan sebagai penyuplai senjata api ke KKB di Nduga, Papua.
Ia menghabiskan dana Rp 1,1 miliar untuk membeli empat pucuk senjata api dengan dana yang diperoleh dari Ges Gwijangge, anggota kelompok Egianus Kogoya. Iqbal mengatakan, sumber dana tersebut berasal dari perampokan Dana Desa maupun pemerasan kepada para kepala suku.
“Sumbernya dari perampasan, perampokan serta pemerasan kepada kepala suku maupun dana desa. Tiap desa dipaksa menyetor Rp1 miliar,” kata Kombes Iqbal Alqudusy, Selasa, 20 April 2021 lalu.
Menurutnya, dana sebesar Rp 1,1 miliar itu digunakan untuk membeli senjata api jenis SS1 dan M16 masing-masing dua pucuk yang akan diserahkannya ke Ges Gwijangge. enjata api itu berasal dari terpidana Didy Chandra Warobay saat ini mendekam di LP Nabire.
Kondisi ini menunjukkan konflik bersenjata yang ada di sejumlah daerah di Papua telah menghambat pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua, diantaranya melalui penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan hingga penindakan hukum yang tepat jika diperlukan agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan peruntukannya dalam upaya muwujudkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, desa layak air bersih dan sanitasi. (UWR)
