JAYAPURA, JAGAMELANESIA.COM – Viktoria Gebze adalah salah satu perempuan Papua yang tergerak hati dan nuraninya, untuk berpartisipasi dalam pencalonan KNPI Provinsi Papua, Selasa (16/11).
Dilansir dari Jagapapua.com, Jum’at 12 November 2021, Viktoria, meyakini sebagai perempuan papua dirinya pasti bisa. Kami punya kemampuan, karena dalam hal mempertimbangkan segala sesuatu perempuan selalu mengutamakan dan atau menggunakan hati.
Lanjut Viktoria, jika diberikan kesempatan dan kemudian terpilih sebagai ketua KNPI Provinsi Papua nanti, dirinya akan melakukan hal-hal yang bukan hanya berdasarkan logika saja, tetapi juga dengan hati. Dan hal ini kata dia hanya perempuan yang dapat melakukannya.
Meski begitu Viktoria mengaku kecewa sebagai perempuan asli Papua, yang telah memberanikan diri untuk maju bersaing dalam pencalonan ketua KNPI Provinsi Papua, periode 2021-2024. Kekecewaan ini diungkapkan bermula dari dirinya kesulitan dalam mendapatkan rekomendasi dari DPD II.
Hal ini dikarenakan sebanyak 28 DPD Kabupaten dan 1 DPD Kota, hanya 7 DPD II Kabupaten/Kota yang definitif. Artinya 22 DPD II lain nya masih karateker, dan diketahui bahwa 22 DPD II ini masa kepemimpinan karateker sudah diperpanjang,” ujarnya.
Sementara syarat sebagai balon harus mendapatkan rekomendasi dari 5 OKP dan didukung dengan 3 rekomendasi dari DPD II. Sehingga dirinya sebagai bakal calon Ketua KNPI Papua, merasa sangat kecewa, karena kondisi seperti ini akan dapat merugikan para balon Ketua KNPI, terutama dirinya sebagai perempuan Papua satu-satunya yang mencalonkan diri.
Menurutnya wadah kepemudaan, merupakan potensi yang seharusnya bisa mengakomodir semua bakal calon, atau semua pemuda yang potensial untuk bisa berkopentensi dalam momentum ini secara arif, bijak, dan professional,” terangnya.
Viktoria pun secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya cukup kesulitan sehingga harus menghubungi teman-teman, dikarenakan rekomendasi ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk kami bisa terdaftar sebagai bakal calon Ketua KNPI Papua.
Ia pun bertanya apakah DPD II yang karateker ini dapat memberikan rekomendasi?”. Jika tidak maka ini akan hanya ada 7 DPD II Kabupaten /Kota yang definitif saja yang bisa mengeluarkan rekomendasi. Artinya ini hanya ada 2 calon saja yang bisa memenuhi syarat, yakni syaratnya adalah 3 DPD II Kabupaten/Kota dan minimal 5 OKP, maka sudah jelas sekali, akan hanya Ada 2 calon saja yang akan lolos disana, dan Ini sudah tidak sesuai dengan AD/ART,” ungkapnya.
“Olehnya itu Viktoria juga memberi saran, seperti saran beberapa bakal calon lainnya, agar pelaksanaan Musda yang akan dilakukan di wamena, Jayawijaya ini dapat di langsungkan di antara 7 DPD II yang definitif. Guna menjaga keamanan dan ketenangan.
Hal yang sama juga datang dari salah satu calon dari Yalimo, Leo Himan mengatakan situasi saat ini tidak bisa dipaksakan, dikarenakan ini seperti buah simalakama, makan salah, tidak makan salah,” imbuhnya.
Leo menambahkan bahwa konsolidasi organisasi dari DPD II tidak berjalan dengan baik, sehingga yang terorganisir hanya 7 DPD yang definitif dari 29 Kabupaten/Kota, sementara 22 lainnya hanya diperpanjang SK dan ini dinyatakan karateker.
Lebih lanjut Leo menjelaskan untuk melaksanakan Musda tidak bisa hanya 7 DPD II yang definitif, harus 50+1% definitif di tingkat kepengurusan DPD II, maka minimal DPD Kabupaten /Kota harus 15 DPD yang definitif baru bisa dilaksanakan Musda tersebut.
“Karena itu sebagai kandidat bakal calon Ketua KNPI Papua, Leo Himan, meminta kepada pengurus DPD, dimana pada tanggal 18 November 2021 ini SK akan berakhir, maka fokus untuk mengurus perpanjangan SK, guna menyelesaikan tugas-tugas rumah yang di tinggalkan harus diselesaikan dulu. DPD II harus stengah plus satu barulah kita Musda,” tutupnya.(ST).
