JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus DPRD Papua Barat menyampaikan bahwa 2 pasal yang diajukan mengenai pemekaran wilayah dan Dana Otsus pemerintah dalam pembahasan revisi UU Otsus Papua tidak cukup untuk dapat menyelesaikan persoalan di Papua. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansus DPRD Papua Barat, Yan Yoteni di Gedung Nusantara II DPR Senayan, Jakarta.
“Yang kami harapkan adalah ini adalah pikiran rakyat di Provinsi Papua Barat agar didengar. Kalau Pemerintah Pusat hanya fokus pada 2 poin (Pemekaran dan Dana Otsus) untuk mengejar pengesahan Juli 2021 itu tidak akan menyelesaikan masalah, harus 14 poin yang kami sampaikan turut dipertimbangkan dalam revisi UU Otonomi Khusus Papua,” ujarnya.
Yan Yoteni berharap pemerintah melalui Pansus Revisi Otsus DPR RI dapat mengakomodir aspirasi rakyat Papua. Ia mengatakan pihaknya telah menyerahkan 14 poin aspirasi rakyat Papua kepada Pansus DPR RI untuk menjadi pertimbangan dalam proses revisi UU Otsus Papua.
“Aspirasi yang kami tampung dan bahas sudah kami paripurna-kan dan sudah kami bawa ke Pansus DPR RI yang akan membahasnya dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Maka jalan yang kami bawa kesini dengan 14 poin ini jalan dari kami Provinsi Papua Barat untuk didengar masyarakat,” jelasnya.
Diketahui Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI dan pemerintah menyatakan telah memahami aspirasi masyarakat bahwa revisi terhadap UU Otsus tidak terbatas hanya pada 2 pasal yang diajukan oleh pemerintah. Hal itu disepakati dalam rapat kerja Pansus Otsus Papua DPR RI pada Kamis (17/6) di Senayan, Jakarta. Oleh sebab itu, Pansus Revisi Otsus DPR RI akan menggelar rapat kerja kembali pada Kamis (24/6) guna membahas usulan lain selain dua pasal dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). (UWR)
