TERNATE, JAGAMELANESIA.COM – Rencana Pemerintah Pusat untuk menetapkan Sofifi menjadi Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara (Malut) mendapat dukungan penuh dari Sultan Tidore, Selasa (8/6).
Sultan Tidore, H. Husain Alting Syah, SE, MM, kepada tim jagamelanesia.com, menyampaikan bahwa pihaknya tetap mendukung rencana Pemerintah Pusat untuk pengembangan Sofifi sebagai Kawasan Khusus tersebut.
Terkait dengan tuntutan Daerah Otonomi Baru pihaknya memberikan apresiasi pada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Tim Khusus Kementerian Dalam Negeri, yang telah menolak adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.
“Sejak awal rencana DOB untuk Sofifi sangat tidak disetujui. Hal ini dikarenakan secara history Sofifi dan Tidore adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan,” tegasnya.
Husain mengatakan, jika Sofifi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara (Malut), dirinya berharap agar seluruh kawasan disekitarnya ikut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kota Tidore Kepulauan, mulai dari Oba Utara hingga Oba Selatan. Menurutnya Oba dan Oba Selatan, mulai dari Payahe hingga Nuku, harus menjadi zona inti agar seluruhnya terintegrasi dengan baik.
“Bahkan Tidore yang notabene adalah wilayah induk daripada Sofifi juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan pemerintah terkait dengan Kawasan Khusus tersebut,” ujarnya.
Senator DPD-RI dapil Maluku Utara (Malut) ini juga mengjelaskan tentang Tidore di masa lampau. Yang dimana Tidore dulunya adalah Ibu Kota Provinsi Irian Barat dan Gubernurnya adalah Sultan Zainal Abidin Syah. Karena Tidore dulunya adalah Ibu Kota Provinsi Irian Barat, maka banyak peninggalan cagar budaya yang ada di Pulau Tidore.
Peninggalan cagar budaya tersebut diantaranya Keraton Kesultanan Tidore, eks. Kediaman Gubernur Irian Barat, Kantor Polda, hingga Kantor Gubernur Irian Barat yang saat ini telah beralih fungsi menjadi salah satu Sekolah SMU di Tidore.
Terkait history tersebut, lanjut Husain, Tidore sebagai wilayah induk daripada Sofifi harus masuk dalam kebijakan Kawasan Khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya di bidang sejarah dan budaya.
“Terkait dengan kebijakan untuk melindungi cagar budaya, tidaklah membutuhkan pembiayaan yang terlalu besar. Oleh karena itu, saya berharap negara menghormati sejarah di masa lalu yang ditorehkan Tidore terhadap bangsa Indonesia,” tutupnya. (ST)
