JAGAMELANESIA.COM – KontraS mengatakan penyematan KKB sebagai teroris beresiko menambah luka warga Papua. Menurut KontraS, merujuk pada ketentuan-ketentuan penanganan terorisme terhadap KKB akan dapat memperkeruh situasi dan menjadi ancaman bagi warga Papua yang menyampaikan aspirasi secara damai.
“Tanpa menihilkan rasa empati atas nyawa warga sipil dan aparat negara yang tewas akibat KKB Papua, KontraS menilai bahwa penetapan KKB Papua sebagai teroris semakin beresiko menghadirkan luka lebih dalam bagi warga di Papua. Pengunaan berbagai ketentuan penanganan terorisme terhadap sepak terjang KKB Papua akan memperkeruh situasi di Papua. Bukan hanya terhadap anggota KKB Papua. Melainkan juga mengancam merepresi warga Papua yang menyampaikan aspirasi dengan damai,” tulisnya melalui @KontraS pada Kamis (29/4).
KontraS megingatkan kembali peristiwa Wasior-Wamena dan Paniai yang sempat diselidiki Komnas HAM juga melibatkan warga sipil menjadi korban dari operasi aparat negara. Sedangkan kasus tersebut belum dituntaskan hingga kini.
Selain itu, KontraS menyebut ragam ekspresi yang nyata ada di warga Papua seperti soal ketidakadilan, kerusakan lingkungan dan kebebasan berpendapat dikhawatirkan bisa berimplikasi menjadi pembenaran bagi negara untuk menindaknya.
“Pemerintah punya sejarah panjang dalam bagaimana memproduksi ketidakadilan bagi warga di Papua. Eksploitasi sumber daya, kesenjangan sosial ekonomi hingga tindak kekerasan di balik militerisme & kesewenang-wenangan aparat,” tambahnya.
KontraS berharap pemerintah kembali menempuh jalan damai tanpa kekerasan dengan membuka ruang dialog untuk mendiskusikan beragam aspirasi warga di Papua. Selain itu, KontraS menekankan, pihak aparat baik TNI/Polri terus menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang.
“Perkuat penerapan kriminal yang mengedepankan keadilan, TNI-Polri harus bisa meredam diri untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Bawa pelaku kriminal ke proses hukum. Minimalisir respons dengan motif dendam yang kerap tak terukur mengorbankan warga sipil dan kehidupan sosial di Papua,” tutupnya. (UWR)
