Ternate – Langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar operasi pasar murah untuk menekan lonjakan harga rica nona mendapat kritik tajam dari aktivis AMPERA, Taufik Hidayat Deba. Menurutnya, kebijakan itu hanyalah solusi jangka pendek yang justru menampakkan kegagalan pemprov membangun kemandirian petani lokal guna mencapai swasembada pangan.
Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Utara, M. Ronny Saleh, menyampaikan pihaknya terus berupaya menurunkan harga komoditas pangan agar terjangkau masyarakat, salah satunya melalui pasar murah yang menurunkan harga rica nona dari Rp110 ribu menjadi Rp90 ribu per kilogram.
Namun intervensi pasar tersebut dinilai bukan keberhasilan, melainkan tanda lemahnya tata kelola sektor hulu pertanian di wilayah Maluku Utara.
“Operasi pasar murah dan pemotongan harga secara instan hanya mengobati gejala, bukan menyembuhkan penyakitnya. Kebijakan ini mempertegas bahwa Pemprov gagal memberdayakan petani lokal,” tandas Taufik dalam pernyataan resminya, Senin (2‑11‑2026).
Ia menjelaskan fluktuasi harga yang tajam serta ketergantungan pada langkah‑langkah darurat ini menunjukkan pemerintah daerah belum berhasil membangun ekosistem pertanian yang stabil, mandiri, dan berkelanjutan. Hingga saat ini, petani lokal kerap berjuang sendiri tanpa dukungan modal, teknologi, maupun rantai pasok yang berpihak pada kesejahteraan mereka.
“Ketidakmampuan mewujudkan swasembada pangan dan terus bergantung pada langkah darurat menjadi bukti nyata bahwa perencanaan pembangunan sektor pertanian Maluku Utara masih jalan di tempat, bahkan merugikan nasib petani di akar rumput,” tutup Taufik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berusaha meminta tanggapan dari jajaran Pemprov Maluku Utara terkait kritik tersebut.
