Ternate — Pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Ternate kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat Gabungan Insan Pers (GIPERS) Provinsi Maluku Utara secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali, terkait dugaan pemborosan serta ketidakefisienan penggunaan uang rakyat.
Ketua GIPERS Maluku Utara, Iskar, menilai alokasi anggaran untuk kebutuhan anggota dewan — mulai dari makan minum, pakaian dinas hingga pemeriksaan kesehatan — sangat memerlukan audit dan pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh. Pasalnya, angka yang dialokasikan terbilang besar, namun tidak sebanding dengan kinerja dan kehadiran para wakil rakyat.
“Yang membuat publik geram: meski jarang duduk di kursi kerja, anggaran tetap mengalir deras. Setiap tahun dianggarkan pembelian lima pasang pakaian dinas per orang yang nilainya diduga melampaui Rp20 juta. Belum lagi anggaran pemeriksaan kesehatan rutin di laboratorium swasta yang ditaksir sekitar Rp8 juta per orang per tahun,” tegas Iskar dalam pernyataan resminya, Jumat (21/8/2026).
Ia mempertanyakan logika penggunaan layanan kesehatan swasta apabila fasilitas milik pemerintah daerah tersedia dan layak digunakan. Setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus didasari prinsip efisiensi, kewajaran, serta kebutuhan nyata — bukan kebiasaan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Pengeluaran semacam ini sangat mencurigakan. Maka seluruh dokumen pertanggungjawabannya harus dibuka dan diperiksa. Jika ditemukan penggelembungan harga atau belanja yang tak sesuai peruntukan, itu mesti dipertanggungjawabkan di hadapan hukum,” tandasnya.
Kehadiran Dewan Dipertanyakan
Di samping persoalan angka-angka di atas, GIPERS juga menyoroti rendahnya kehadiran anggota dewan di kantor. Informasi yang diterima menyebut sebagian anggota justru lebih banyak hadir hanya saat ada agenda tertentu, padahal mereka menerima hak dan fasilitas penuh dari APBD untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Jangan sampai uang rakyat dipakai membiayai kenyamanan pribadi, sementara kehadiran dan kinerjanya dipertanyakan. Publik berhak tahu: untuk apa sebenarnya anggaran itu dihabiskan, dan apa hasil nyatanya bagi masyarakat?” tegas Iskar.
Perjalanan Dinas Tak Boleh Dibiarkan Menggantung
Desakan pemeriksaan ini turut merujuk pada kasus perjalanan dinas yang sempat bergulir. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara telah mulai memeriksa Sekwan Ternate atas laporan yang diajukan anggota DPRD Nurjaya Hi. Ibrahim. GIPERS meminta proses ini tidak berhenti di satu pihak saja, melainkan diperluas secara menyeluruh.
“Kami mendesak Polda Maluku Utara bersama Inspektorat Kota Ternate menelusuri setiap lembar dokumen keuangan. Sekwan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran wajib diperiksa berdasarkan fakta dan bukti. Jika terbukti ada kerugian negara, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses hukum tanpa pandang bulu,” ujar Iskar.
Lebih jauh, GIPERS mengancam akan mengajukan laporan resmi sendiri apabila tidak ada tindak lanjut yang nyata dari pihak berwenang. “Kami tidak mau ini sekadar jadi berita. Harus ada hasil. Jangan biarkan anggaran rakyat ludes tanpa kejelasan ke mana ia pergi.”
Hingga berita ini diturunkan, awak media telah berupaya meminta tanggapan Sekretaris DPRD Aldhy Ali melalui pesan WhatsApp beberapa hari sebelumnya. Pesan telah terkirim dan terbaca, namun belum ada jawaban hingga saat ini.
