JAYAPURA, JAGAMELANESIA.COM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan Bimmas dan Obvitnas, Brigjen TNI M. Sujono menggelar rapat koordinasi kesiapan Pemerintah dalam menghadapi kalender Kamtibmas Tahun 2025, khususnya di wilayah Papua. Rakor bertempat di Ruang Rapat Numbay, Hotel Aston Jayapura, Kamis (27/11/2025).
Brigjen TNI M. Sujono menjelaskan, rapat koordinasi ini merupakan rangkaian kegiatan penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan stabilitas keamanan yang dilaksanakan oleh Kemenko Polkam. Sebelumnya, pada Rabu (26/11/2025), tim Kemenko Polkam telah melaksanakan audiensi dengan Gubernur Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, dan Wakapolda Papua.
“Stabilitas keamanan tidak dapat tercapai jika masing-masing instansi masih memiliki ego sektoral. Saya yakin, semua sudah bekerja, yang kita ingin kuatkan adalah kita bekerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan”ujar M. Sujono dalam pembukaan rapat koordinasi. Rakor ini juga dihadiri oleh jajaran intelijen dari enam provinsi di wilayah Papua. Narasumber yang dihadirkan antara lain dari Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, Koops Swasembada TNI, dan Dit. Intelkam Polda Papua.
Dalam Rakor tersebut, dibahas bahwa penyelesaian permasalahan di Papua perlu menekankan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan kesejahteraan melalui dana Otsus untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat, pemekaran DOB, serta pengawalan pembangunan lintas K/L dan Pemda. Kedua, pendekatan keamanan dengan penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap setiap potensi gangguan.
Koops Swasembada melaporkan pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan di sepanjang garis RI–PNG dengan 3.958 personel dan 127 pos. Operasi menghasilkan sejumlah capaian mulai dari penyerahan tokoh OPM dan simpatisan, penangkapan pelintas ilegal dengan berbagai barang bukti, perolehan senjata melalui sweeping dan penyerahan sukarela, hingga pengungkapan ladang ganja di Oksibil. Operasi intelijen turut memetakan unsur perlawanan, menggalang tokoh masyarakat, dan mengidentifikasi jalur penyelundupan senjata serta ganja.
Kasubdit Keamanan Negara Dirintelkam Polda Papua memaparkan saat ini terdapat 170 kasus Kelompok Kriminal Politik dan 83 kasus Kelompok Kriminal Bersenjata di wilayah Papua. Menjelang 1 Desember, potensi peningkatan aksi dari dua kelompok tersebut perlu diwaspadai, termasuk isu penolakan tambang ilegal, penutupan Freeport, penolakan PSN, dan isu pelanggaran HAM yang kerap menjadi pemicu aksi unjuk rasa.
Narasumber dari Kemendagri, Dr. Thepilus Lukas Ayomi menegaskan pentingnya kolaborasi berjenjang antara pusat dan daerah. “Kemendagri mendorong optimalisasi peran Forkopimda serta memastikan pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif yang terukur. Penguatan koordinasi dan respons cepat di lapangan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas Papua,” ujarnya.
Dengan langkah koordinasi lintas lembaga, penguatan intelijen, serta pendekatan kesejahteraan dan keamanan, pemerintah melalui Kemenko Polkam menegaskan komitmen menjaga stabilitas Papua menghadapi kalender Kamtibmas Tahun 2025.
Sumber: Kemenko Polkam
