PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk menyoroti lambannya distribusi dana otonomi khusus (Otsus) dan dana tambahan infrastruktur (DTI). Ribka bahkan memperingatkan kepala daerah se-tanah Papua untuk segera menyelesaikan administrasi penyaluran dana tersebut.
“Kalau seperti ini, sampai dengan triwulan ketiga ini masih belum terealisasi, saya akan kejar sampai daerah. Sekali lagi, saya akan kejar kepala daerah sampai di daerahnya masing-masing,” kata Ribka Haluk dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (30/6/2025).
Lebih lanjut, Ribka mendesak agar dalam minggu ini segera ada progress sehingga pencairan anggaran untuk percepatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terealisasi. Menurutnya kepala daerah harus cepat tanggap dan kerja keras menyelesaikan segala urusan yang masuk dalam domain tanggung jawabnya, terlebih berkaitan dengan hak pelayanan bagi masyarakat.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat yang dihadiri Staf Ahli Mendagri bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwan Harun Damanik, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan para pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah se-Tanah Papua secara daring. Ia mengaku telah mempelajari secara terperinci berbagai persoalan yang menghambat penyaluran dana Otsus.
“Sudah dikupas tuntas, ini adalah kesempatan terakhir hingga minggu ini, supaya minggu depan kita bisa tahu di mana letak kesalahannya, terutama terkait kinerja pemerintahan daerah dalam realisasi penyaluran Dana Otsus dan DTI,” sebutnya.
Meski begitu, mantan gubernur Papua Pegunungan itu juga mengapresiasi sejumlah daerah yang telah berprogress menyusun laporan untuk distribusi dana, diantaranya seperti laporan pertanggungjawaban, rencana anggaran program (RAP), dan dokumen pendukung lainnya.
“Masalahnya mereka masih terputar-putar, bermain antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Ini menghambat. Saya bicara ini atas dasar kepentingan masyarakat yang harus segera dilayani, karena penyaluran Otsus dan DTI ini untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
“Saya harapkan teman-teman di daerah ini serius, birokrasinya jangan terlalu panjang. Kalau tidak bisa, laporkan ke pimpinan, laporkan ke sekda, laporkan ke bupati atau gubernur,” ujarnya lagi.
Tak hanya itu, Ribka meminta agar seluruh kepala daerah di Papua mengikuti tahap-tahap dan jadwal dalam rangka distribusi dana Otsus dan DTI. Ia menekankan bahwa melakukan evaluasi hingga transformasi tata kelola Otsus sehingga keterlambatan ini tak terjadi berulang.
“Diharapkan tetap berprogres, tetap maju. Teman-teman di daerah supaya dana otsus ini mulai tahun ini kami mulai memperbaiki tata kelolanya, seperti itu tujuannya,” kata Ribka. (UWR)
