Oleh: Rajman Makka, SKM. M.Kes (Mahasiswa program Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, yang juga merupakan Kadis DPPKB Ternate).
Sebagai lembaga strategis dalam mewujudkan pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate
memikul peran yang sangat vital. Dalam menjalankan mandatnya, mulai dari edukasi keluarga berencana, pelayanan KB, hingga penguatan program percepatan penurunan stunting berbasis keluarga.
“DPPKB berhadapan dengan tantangan lapangan yang kompleks dan membutuhkan sinergi antarfungsi serta dukungan internal yang kuat.
Namun demikian, seperti halnya organisasi publik lainnya, potensi konflik internal di tubuh DPPKB Kota Ternate tetap ada. Sumbernya bisa berasal dari perbedaan cara pandang
antar bidang dalam melaksanakan program, ketimpangan beban kerja di lapangan, komunikasi vertikal yang belum optimal, maupun ketidakseimbangan dalam apresiasi terhadap kinerja pegawai.
Bila konflik semacam ini dibiarkan berlarut, maka akan berdampak negatif terhadap kualitas layanan kepada masyarakat. Mengingat peran DPPKB Kota Ternate, sebagai ujung tombak perubahan sosial berbasis
keluarga, resolusi konflik harus menjadi prioritas dalam pengelolaan organisasi.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun budaya komunikasi terbuka, di mana setiap pegawai baik struktural maupun fungsional, memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi atau permasalahan tanpa rasa takut.
Kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif sangat dibutuhkan agar proses penyelesaian konflik tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif.
“DPPKB juga dapat membentuk tim mediasi internal atau “tim etik” yang mewakili lintas bidang sebagai wadah penyelesaian konflik non-formal, dengan pendekatan musyawarah khas
budaya lokal Ternate, yang mengedepankan kekeluargaan dan penghormatan. Selain itu, pelatihan
dasar mengenai komunikasi asertif, manajemen konflik, dan etika kerja tim bagi ASN juga penting untuk dilakukan secara berkala.
Dalam konteks lokal, nilai-nilai budaya masyarakat Ternate seperti hidop orang basudara dan saling hormat dalam struktur sosial dapat dijadikan basis pendekatan resolusi konflik yang lebih membumi dan diterima secara emosional oleh seluruh pegawai.
Melalui penanganan konflik yang bijak dan sistematis, DPPKB Kota Ternate tidak hanya akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, tetapi juga memperkuat efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan di wilayah kota.
