PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Komite III DPD RI melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Abepura pada Kamis, 26 Februari 2026. Kondisi rumah sakit jiwa ini nampak sangat memprihatinkan lantaran menjadi satu-satunya rujukan pasien ODGJ dari seluruh tanah Papua.
Menurut Filep, kapasitas rumah sakit tersebut sangat terbatas dan fasilitas-fasilitas dasar juga sangat kurang seperti oksigen, infus serta peralatan untuk kebutuhan emergency.
“Melihat dari dekat kondisi rumah sakit jiwa di Provinsi Papua sangat memprihatinkan dan ini membuktikan bahwa kita memiliki masalah kesehatan. Alat kesehatan seperti oksigen, infus, dan alat yang dibutuhkan saat darurat pun tidak ada. Jadi bagi saya, kondisi ini tidak adil bagi masyarakat kaitan dengan jaminan perlindungan kepada warga negara,” ujar Filep, Sabtu (28/2/2026).
“Saya temui dan sapa pasien disana, mayoritas juga orang asli Papua dari seluruh kabupaten dan provinsi di tanah Papua. Ini membuktikan bahwa persoalan mental, persoalan gangguan jiwa membutuhkan perhatian yang lebih dari pembuat kebijakan. Apalagi layanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Filep mendorong agar RSJD segera direlokasi ke lokasi yang telah ditargetkan. Menurutnya, pemerintah daerah di tanah Papua baik di kabupaten/kota maupun provinsi dapat berkolaborasi memberikan dukungan anggaran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas RSJD tersebut.
“RSJD ini harus segera direlokasi ke tempat yang memadai dan SDM tenaga kesehatan juga ditingkatkan. Rumah sakit jiwa ini kan dibangun oleh pemerintah Belanda dan direnovasi oleh kita hampir setelah 80-an tahun. Maka jangan sampai kita sendiri mengabaikan hak-hak masyarakat,” sebut Pace Jas Merah ini.
“Belum lagi untuk fasilitas rehabilitasi semakin kita butuhkan. Anak muda terjerat narkotika semakin banyak, juga pendampingan kejiwaan bagi anak broken home, lalu perlunya edukasi serta pemberdayaan untuk berkegiatan produktif,” katanya lagi.
Tak hanya itu, Filep menambahkan bahwa pendampingan intensif diperlukan dalam rangka memotivasi pasien untuk sembuh dan beraktivitas normal, tanpa merasa diperlakukan seperti tahanan.
”Melihat mereka di dalam jeruji besi jadi sangat miris. Perlu adanya pengembangan penanganan ODGJ dan inovasi-inovasi yang dapat membebaskan mereka dari kondisi demikian,” katanya.
”Kami sebagai wakil daerah, kita akan berjuang juga ke Menteri Kesehatan agar ada perhatian khusus terhadap rumah sakit jiwa di Papua khususnya solusinya adalah relokasi sehingga mempermudah penataan dan pelayanan yang lebih baik. Mari kita bangun bersama dan peduli terhadap kondisi rumah sakit jiwa dan pasien,” pungkas Filep.
