JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyoroti tingginya angka lulusan SD yang lebih banyak bekerja daripada lulusan jenjang pendidikan lain, utamanya Diploma maupun Sarjana. Menurutnya, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) ini mutlak memerlukan perhatian dan riset mendalam dalam rangka evaluasi pendidikan.
“Data Sakernas BPS per November 2025 ini harus ditindaklanjuti dengan riset yang menyeluruh. Tren yang nampak dari lulusan SD dominan menjadi pekerja layak jadi evaluasi bagi sektor pendidikan kita, apalagi wajib belajar 9 tahun saja sudah dicanangkan sejak lama. Apakah kondisi ini mayoritas didominasi faktor ekonomi, dan sangat perlu evaluasi menyeluruh pada tataran implementasi kebijakan di semua sektor,” kata Filep dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
“Riset yang dijalankan baiknya menggunakan pendekatan multidisplin, lantaran banyak sektor yang berkaitan. Indonesia saat ini merupakan negara berkembang, yang salah satunya diukur dari pendapatan per kapita yang rendah. Karena berdasar data ini mayoritas lulusan SD bekerja di sektor informal dan masuk kelompok rentan secara ekonomi,” ungkapnya lagi.
Dia mengatakan, pekerja di sektor informal pada kelas menengah ke bawah masuk dalam kelompok paling rentan lantaran tidak masuk dalam kelompok miskin penerima bantuan sosial, namun juga belum mendapat perlindungan sosial secara cukup. Oleh sebab itu, dalam kondisi adanya tekanan sosial-ekonomi, kelompok ini paling rentan jatuh miskin.
Data statistik pada November 2025 menunjukkan, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 34,63%, penduduk bekerja berpendidikan Diploma IV, S1, S2 dan S3 mencapai 10,81%. Sedangkan berdasarkan status pekerjaan, penduduk dominan bekerja pada kegiatan informal yaitu sejumlah 85,35 juta orang atau 57,70%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 62,57 juta orang atau 42,30%.
Adapun penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, serta buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar.
“Di kondisi tersebut, mayoritas faktor ekonomi mendorong seseorang memilih bekerja dengan cukup berbekal lulusan SD. Namun banyak sektor pekerjaan memberikan standar atau kualifikasi tinggi, sehingga yang terjadi mereka masuk ke dalam sektor pekerjaan informal. Jadi, hal-hal inilah yang memang harus dievaluasi. Artinya banyak anak-anak kita tidak mampu lagi untuk sekolah, bahkan ada yang mencari pekerjaan untuk membiayai adik-adiknya sekolah,” kata Filep.
Senator Papua Barat ini berharap pemerintah berfokus pada persoalan mendasar di daerah yang faktanya tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan ini-lah pondasi ketahanan nasional.
“Negara yang kuat adalah negara yang membangun pondasi, kuat pendidikannya, kuat ekonomi keluarga membentuk ketahanan keluarga dan ketahanan nasional. Karena masyarakat kita juga banyak kerja ke luar negeri, mayoritas berada di low skill, pekerja kasar dan asisten rumah tangga, ART,” ucapnya.
Lebih lanjut, Filep memandang negara harus hadir memastikan kebijakan wajib belajar 13 tahun saat ini berjalan maksimal. Kemudian, memperkuat sertifikasi keahlian dan pendidikan vokasi misalnya untuk palng rendah lulusan SMA/SMK
“Kalau kita dengar cerita Belanda zaman dulu, orang tua saat SD kelas tiga sudah menjadi guru di sekolah-sekolah rakyat pada masa lalu. Karena mereka dilatih dengan sungguh-sungguh, akhirnya mereka bisa menjadi ilmuan, menjadi tokoh, menjadi sosok yang berdampak. Nah, jadi kita pun demikian. Kalau yang putus sekolah, kita harus cari solusinya, perkuat pelatihan dan distandarisasi dengan sertifikasi,” jelas Filep.
“Jadi, bagi saya membangun negara adalah membangun daerah. Kalau kita ingin negara kita maju, maka kita juga harus memperbaiki tata kelola pendidikan kita. Jangan sampai putus sekolah, jika terpaksa putus sekolah, maka solusi konkretnya dengan memperkuat kemampuan dan keahlian misalnya, tukang kayu, dia harus jadi seorang ahli di bidangnya, begitu di bidang mesin dan bidang lainnya,” sambung pace Jas Merah itu.
