JAGAMELANESIA.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin, selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), mengukuhkan enam anggota BP3OKP yang merupakan perwakilan dari enam provinsi beberapa waktu lalu.
Keenam anggota itu yakni Alberth Yoku selaku perwakilan Papua, Irene Manibuy perwakilan Papua Barat, Yoseph Yanowo Yolmen perwakilan Papua Selatan, Pietrus Waine perwakilan Papua Tengah, Hantor Matuan perwakilan Papua Pegunungan, dan Otto Ihalauw perwakilan Papua Barat Daya.
Para anggota BP3OKP ini akan bertugas selama 5 tahun ke depan. Dalam melaksanakan tugasnya, tiap anggota BP3OKP berkomitmen akan menyerap aspirasi dari setiap kabupaten di Papua untuk percepatan pembangunan Papua.
“Kami diberikan tugas selama lima tahun. Jadi, di awal ini, kami pasti akan turun ke setiap kabupaten, menjaring aspirasi program prioritas (yang diperlukan) di sana seperti apa,” kata Anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua Pegunungan Hantor Matuan usai dikukuhkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin lalu.
Selanjutnya, anggota BP3OKP akan berdiskusi dan merumuskan hasil penyerapan aspirasi tersebut untuk dilaporkan keepada wakil presiden selaku ketua BP3OKP.
“Setiap tiga bulan, kami melaporkan kepada wapres. Setelah wapres menerima laporan kami dari setiap provinsi, beliau akan meneruskan kepada presiden. Presiden lalu akan mengarahkan kepada menteri bagaimana mereka menjawab persoalan-persoalan yang ada di sana,” jelasnya.
Di tiap provinsi, masing-masing anggota BP3OKP akan menjadi menjadi mitra strategis dengan pejabat daerah, seperti gubernur, bupati dan pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Hal itu diantaranya meliputi sasaran pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, masalah sosial dan lainnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan di setiap daerah.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo mengatakan persoalan di Tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan, adalah persoalan sumber daya manusia (SDM) yang belum mengerti dan mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.
Nikolaus mengatakan perlu pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, secepat mungkin serta peningkatan kesejahteraan di Tanah Papua. Dia berharap Pemerintah pusat bisa memberikan program lebih khusus di Papua terkait pembangunan.
Dalam audiensi BP3OKP dengan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dibahas soal penanganan masyarakat Papua yang saat ini terdampak konflik. Adapun di wilayah Papua, prioritas jangka pendek adalah masyarakat terdampak konflik keamanan dan konflik sosial di daerah provinsi Papua Pegunungan, daerah Nduga dan sekitarnya.
Di Nduga terdapat 32 distrik dimana 16 diantaranya terdampak konflik dengan KKB sehingga terpaksa mengungsi ke daerah terdekat. Penanganan kemanusiaan secara pertolongan sosial juga diperlukan, baik kesehatan, pendidikan, maupun pakaian layak pakai atau makanan dan sebagainya.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengharapkan adanya kolaborasi antara BP3OKP dengan Pemerintah Daerah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat.
“Kita-kita sudah sepakat, maka dari itu akan kita bawa bersama ke Pemerintah Pusat untuk direncanakan program-program strategis ke depan,” tutur Paulus.
Diantaranya, dari sisi infrastruktur, Paulus turut berharap BP3OKP bisa mendorong adanya pengadaan transportasi kereta api di Papua, selayaknya yang sudah diluncurkan di Sulawesi Selatan.
“Kita selama ini hanya mengandalkan pesawat. Kalau sudah terjadi perubahan cuaca, kapal susah pesawat susah,” katanya. (UWR)