PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima alokasi anggaran Otonomi Khusus (Otsus) yang termasuk dalam APBD tahun 2023 sebesar Rp 1,8 triliun pada tahun 2023 ini. Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menyampaikan 50 persen dari anggaran tersebut dioptimalkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Adapun rinciannya yakni untuk pendidikan dianggarkan minimal 30 persen, sedangkan untuk kesehatan minimal 20 persen. Hal ini disampaikan Nikolaus di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Regulasi Pengelola Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Papua Pegunungan yang berlangsung di Jayapura, Jumat 24 Maret 2023.
Menurutnya, optimalisasi anggaran Otsus untuk sektor pendidikan dan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otsus.
Selain itu, peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat juga sebagai upaya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Pegunungan. Pasalnya, pengamat pendidikan dari Universitas Papua, Agus Sumule, dan Badan Pusat Statistik menunjukkan data bahwa rata-rata IPM delapan kabupaten di Papua Pegunungan masih berada di bawah angka kategori IPM sedang, yakni 60.
“Angka 60 merupakan nilai kualitas Indeks Pembangunan Manusia dengan kategori sedang,” kata Nikolaus Kondomo, dikutip Sabtu (25/3/2023).
Sementara itu, dalam realisasinya, alokasi anggaran Otsus akan difokuskan pada pemberian layanan pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi, terutama bagi anak asli Papua. Sedangkan, di sektor kesehatan akan difokuskan pada layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang tidak mampu membayar premi BPJS Kesehatan.
Menurut Nikolaus, Papua Pegunungan harus mampu membuat lompatan-lompatan progresif guna mengejar target peningkatan SDM tersebut. Hal itu menjadi perhatian pemerintah daerah di provinsi yang baru dimekarkan ini. Dirinya pun berharap rakor ini dapat mengedukasi pemda di 8 kabupaten dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya anggaran Otsus sehingga dapat terealisasi dengan tepat sasaran.
”Kami berharap dengan pelaksanaan rakor ini memberikan pengetahuan bagi pemda di delapan kabupaten dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran. Tujuannya agar pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Papua Pegunungan berjalan optimal,” kata Nikolaus.
Hadir di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fathoni menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rakor tersebut guna meningkatkan pemahaman pemda terkait belanja daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.
Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa pihak Kemendagri juga melakukan pengawasan anggaran bersama Pemprov Papua Pegunungan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dilakukan dalam rangka mengawal pengelolaan anggaran Otsus yang efektif dan efisien.
”Kementerian Dalam Negeri akan bersinergi dengan Pemprov Papua Pegunungan dan BPKP untuk pengawasan alokasi anggaran di delapan kabupaten ini. Tujuannya agar alokasi anggaran tepat sasaran,” ucap Agus.
Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya Pemprov Papua Pegunungan bersama 8 pemda di wilayahnya untuk terus berkembang dan berinovasi melalui beragam kebijakan untuk meningkatkan PAD.
“Semua daerah di Papua Pegunungan perlu berusaha meningkatkan PAD sehingga (bisa) mandiri dan tidak bergantung anggaran pusat. Untuk itu APBD bisa disusun dengan baik dan menggenjot pendapatan asli daerah,” ujarnya. (UWR)
