PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Permasalahan pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah di Provinsi Papua Barat. Seorang akademisi Universitas Papua (UNIPA), Profesor Agus Sumule menyampaikan berdasarkan hasil penelitian, Papua barat masih kekurangan sebanyak 5.507 tenaga guru.
Menurutnya, kekurangan guru banyak terjadi di pedalaman dan di kampung-kampung. Sementara di wilayah kota dan trans justru mengalami kelebihan tenaga guru.
“Kita (Papua Barat) memang menghadapi tantangan yang tidak kecil karena guru kita itu masih sedikit. Kekurangan guru di Papua Barat hampir mendekati enam ribu, dan tentunya lebih banyak tersebar di kampung-kampung,” ujar Sumule, dikutip dari TribunPapuaBarat.com, Jumat (25/11/2022).
“Banyak tempat di kampung-kampung itu yang kekurangan guru,” sambung Sumule menambahkan.
Selain itu, Sumule mengatakan, tantangan lain yang dihadapi ialah persoalan sebagian besar guru di Papua Barat belum tersertifikasi sebagai tenaga profesional. Bahkan, ia menyebut, jumlah guru yang tersertifikasi profesional belum mencapai 20 persen.
“Kami ikut prihatin karena kondisi guru-guru di Papua Barat masih banyak (yang) belum lulus sertifikasi profesional. Kalau di seluruh Tanah Papua termasuk Papua Barat belum cukup 20 persen yang tersertifikasi profesional,” terangnya.
Lebih lanjut, Sumule meyebutkan, kondisi itu ditambah dengan sering mangkirnya guru di Papua Barat saat bertugas. Hal itu tentu dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor dan kondisi tertentu.
Oleh sebab itu, Sumule berharap ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan itu diantaranya dengan meningkatkan jumlah sekaligus kualitas tenaga guru yang bersertifikat profesional. Dengan begitu, diharapkan para guru dapat menggunakan identitasnya sebagai seorang profesional.
Berkaitan dengan hal itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Dance Sangkek mengatakan pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan pendidikan di wilayahnya. Dance menyebut, ada daerah-daerah di Papua Barat yang melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi.
“(Hal itu bertujuan) Untuk menyiapkan kebijakan khusus bagi anak-anak agar dikirim mengikuti program ini, agar kita kejar itu,” katanya.
Selain itu, Dance menambahkan, pemerintah juga melaksanakan kebijakan berupa pemberian kuota khusus untuk rekrutmen tenaga guru dan rekrutmen PPPK guru. Hal itu tentunya di luar kuota dari hasil rekrutmen nasional oleh pemerintah pusat.
“Penerimaan guru penting, jadi kita berikan kuota khusus untuk rekrutmen tenaga pengajar. Kita berikan ruang bagi rekrutmen guru dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) khusus guru,” ujarnya.
“Kalau penerimaan secara nasional kita sudah menerima kuota dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (UWR)
