PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Seorang tokoh adat Papua Nulce Oktovianus Monim memandang banyak hal positif dari adanya pemekaran sebagai produk kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi tanah Papua. Okto yang merupakan Ondoafi Putali mengaku optimistis dengan hadirnya Daerah Otonom Baru (DOB) akan mereduksi potensi korupsi yang selama ini terjadi di provinsi induk ini.
Okto menilai, dengan bertambahnya provinsi baru yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan akan mempermudah pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan implementasi kebijakan Otsus termasuk penggunaan dana Otsus.
“Saya pikir salah satu kebijakan yang pemerintah pusat sudah lakukan adalah tentang daerah otonomi baru. Mungkin Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, mereka bisa lebih cepat berkembang apapun kendalanya. Sekarang sudah terbagi seperti ini, penegak hukum bisa lebih fokus sehingga korupsi saya pikir tidak ada lagi,” kata Oktovianus dalam keterangan tertulis, Jumat (25/11).
Di era Otsus Jiilid II ini, ia pun meminta adanya pendampingan dari pemerintah pusat ke daerah agar setiap pejabat daerah baik birokrat maupun legislatif menjalankan amanat Otsus sesuai dengan aturan yang ada. Menurutnya, para pendamping ini berperan penting diantaranya untuk mengingatkan ketika adanya tindakan yang berpotensi menyalahi aturan.
“(Hal itu) Supaya tidak jatuh kembali kepada indikasi korupsi, ada rambunya, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Okto memandang, keberlanjutan Otsus 20 tahun ke depan juga dapat menekan angka kemisikinan di Papua. Hal itu menurutnya berjalan dengan hadirnya pemerintahan baru di masing-masing DOB akan memudahkan pengaturan dan pengelolaan potensi dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki Papua.
“Angka kemiskinan nasional menunjukkan kita berada di bawah garis kemiskinan. Ini tidak masuk akal. Sebenarnya, begitu ada pemekaran, (persoalan kemiskinan) ini bisa selesai,” ucap Oktavianus.
Dengan pengelolaan SDA yang berpihak pada masyarakat asli setempat, Okto meyakini masyarakat Papua akan sejahtera dan jauh lebih sejahtera daripada daerah-daerah lain di Indonesia.
“Orang Papua akan sejahtera sekali, apabila hasil alam, ekonomi kelautan, kekayaan hutan kalau kita kelola dengan baik, itu mungkin tingkat kesejahteraan orang Papua akan luar biasa melebihi dari provinsi yang lain,” ujarnya.
Okto menerangkan, implementasi kebijakan Otsus bukan hanya persoalan dana saja, melainkan bagaimana kewenangan dan kekhususan yang dimiliki dapat dikelola dengan baik oleh para pejabat daerah di Papua. Diantaranya dengan mengeksplorasi kekayaan alam bumi Papua secara bijak dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Papua.
“Orang Papua harus produktif. Kelola hutan, danau, laut, supaya kita tidak usah hidup dalam ketergantungan pada dana Otsus,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Okto juga mendukung proses hukum yang sedang berjalan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia meminta Lukas untuk bersikap bijak, berjiwa besar dan kooperatif dalam menghadapi kasus hukum yang menjeratnya.
“Dimana-mana, pejabat yang melakukan pekerjaan pemerintah kalau menyalahgunakan kewenangan negara, pasti diperiksa juga. Kalau memang Pak Enembe menerima jabatan sebagai gubernur, apapun risikonya harus diterima, harus berjiwa besar,” ujarnya. (UWR)
