PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tim dokter dari Jakarta dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe di kediamannya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11/2022).
Pemeriksaan dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa kondisi kesehatan Lukas Enembe kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Lukas sebagai tersangka oleh tim penyidik dari KPK.
“Pada kesempatan ini saya sampaikan kurang lebih 1,5 jam di kediaman Lukas Enembe kita telah melaksanakan kegiatan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jayapura.
Firli mengatakan, dalam pemeriksaan itu, KPK mendatangkan langsung 4 orang dokter yakni 2 dokter dari Jakarta dan 2 dokter lainnya dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) daerah Papua. Tujuan pemeriksaan dokter itu adalah untuk memastikan kondisi Gubernur Lukas Enembe bisa menerima dan mengikuti jalannya pemeriksaan bersama tim penyidik.
Lebih lanjut, Firli menyebut tim dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi dari Lukas Enembe. Menurut Firli, proses itu akan berjalan sendiri lantaran KPK ingin menjaga independensi tim dokter.
“Kenapa kami katakan sendiri. Karena kami ingin menjaga independensi dari pada IDI itu. Kami tidak ingin kegiatan-kegiatan IDI terganggu oleh kita,” tegasnya.
Selanjutnya, KPK memeriksa Lukas Enembe mengenai kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 1 miliar dan persoalan terkait lainnya. Firli juga menyampaikan terima kasih kepada Lukas yang dinilainya taat kepada proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur dan keluarga di mana beliau sudah memberikan kesempatan dan menjalankan hak sebagai warga negara yang taat kepada hukum serta menjunjung tinggi prosedur hukum. Tadi Lukas Enembe sudah memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan beberapa hal yang dibutuhkan oleh penyidik KPK,” ucapnya.
Di sisi lain, kehadiran Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI itu justru mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak. Diantaranya berasal dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Kurnia dari ICW menyebut kehadiran Firli seperti lelucon dan belum dapat dipahami apa urgensinya hadir langsung di kediaman seorang tersangka.
“Kami benar-benar tidak memahami apa urgensi seorang Ketua KPK, Firli Bahuri datang menghadiri langsung pemeriksaan Lukas Enembe di kediamannya,” kata Kurnia, Jumat (4/11/2022).
Ia menjelaskan, pimpinan KPK tidak lagi menyandang status penyidik sebagaimana ditentukan dalam UU sebelumnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang (UU) KPK yang baru. Di sisi lain, Firli juga bukan seorang dokter sehingga tidak memiliki kapasitas melakukan pemeriksaan kepada seseorang.
“Jadi, kehadiran dirinya di kediaman Lukas, terlebih sampai berjabat tangan semacam itu lebih semacam lelucon yang mengundang tawa di mata masyarakat,” ucapnya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh tokoh agama di Papua Ismail Asso. Ia menilai kehadiran Firli Bahuri itu menjadi sejarah baru lantaran seorang Ketua KPK RI mendatangi seorang tersangka dugaan korupsi. Selain itu, KPK adalah lembaga independen yang bertanggungjawab kepada negara dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun maupun kepentingan apapun.
“Ini patut diduga, ada apa? Karena pemeriksaan tersebut sangat tidak etis, dan itu berbahaya,” kata Ismail dikutip dari Tribun Papua, Jumat (4/11/2022).
Ia pun meminta negara menegur Firli Bahuri atas tindakan yang dinilainya menurunkan marwah KPK itu. Hal itu lantaran KPK juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Ini sama saja menurunkan marwah dan wibawa KPK sendiri. KPK boleh saja memberikan pertimbangan kemanusiaan. Namun perlu melihat keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sebab di mata hukum semua orang sama dan tidak ada yang istimewa,” ujarnya. (UWR)
