BerandaDaerahMahfud MD: Pengelolaan Dana Otsus Sejak Dulu Tak Beres, Kini Sebagian Besar...

Mahfud MD: Pengelolaan Dana Otsus Sejak Dulu Tak Beres, Kini Sebagian Besar Dikelola Pusat

JAGAMELANESIA.COM – Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sejak dulu tidak beres. Oleh sebab itu, menurut Mahfud, kini dana Otsus dinaikkan jumlahnya menjadi 2,25 persen dari  Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Kenaikan dana itu disahkan dalam revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui rapat paripurna DPR RI pada Juli 2021 lalu.

“Tentang dana otsus, karena dana otsus itu diketahui sejak dulu pengelolaannya tidak beres, maka dana otsus itu sekarang jumlahnya dinaikkan. Dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari DAU (dana alokasi umum),” kata Mahfud kepada wartawan di JW Marriott Hotel, Jawa Timur, seperti dilansir dari detikJatim, Minggu (25/9/2022).

Mahfud menjelaskan, lantaran hal itu saat ini pengelolaan dana Otsus Papua dibagi dua dengan sebagian besar dikelola oleh pemerintah pusat dan sebagian dikelola pemerintah daerah. Selain itu, menurutnya, pemerintah juga memperketat pengawasan pengelolaan dana Otsus ini.

“Dan sekarang pengelolaannya itu dibagi dua. Satu ditangani oleh pemerintah pusat sebanyak 1,25 persen. Kemudian yang 1 persen dikelola daerah. Tetapi semua pengawasannya diperketat,” papar Mahfud.

Lebih lanjut, nantinya pemerintah pusat akan menentukan setiap proyek apa yang dilaksanakan di daerah. Tentunya yang melaksanakan diperbolehkan daerah, meskipun dananya dikelola oleh pusat.

“Nanti yang melaksanakan boleh daerah meskipun dananya dikelola oleh pusat. Tapi harus mengajukan proposal yang jelas, perencanaan yang jelas, lalu pemerintah pusat setuju, dananya bisa turun. Tetapi dengan pendampingan dan pengawasan,” katanya.

Mahfud MD sebelumnya menyampaikan bahwa besaran dana yang dikucurkan pemerintah untuk Papua mencapai lebih dari 1000 Triliun sejak adanya Otsus pada 2001. Dalam akun Instagram pribadinya, Sabtu (24/9), Mahfud menjelaskan bahwa besaran dana itu merupakan akumulasi dari Dana Otsus, Dana Belanja K/L, Dana Transfer Keuangan Dana Desa (TKDD) dan PAD.

“Kenapa 1000 T lebih? Karena itu terdiri atas empat sumber dana: dana otsus, dana belanja K/L, dana transfer keuangan dana desa (TKDD) dan PAD. Jadi total dana dari pemerintah pusat utk Papua sejak thn 2001 (saat otsus dimulai) sdh lebih dari 1.000 T yg krn sebagian dikorupsi sehingga tdk memberi efek signifikan pd pembangunan dan kesejahteraan saudara2 kita orang Papua,” jelasnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo lewat akun Twitternya @prastow. Kemenkeu mencatat, sejak 2002 hingga saat ini, total sudah Rp 1.092 triliun disalurkan pemerintah untuk kesejahteraan Papua.

“Prof @mohmahfudmd benar dukungan fiskal untuk Papua dan Papua barat cukup besar,” kata Prastowo dalam cuitannya, Sabtu (24/9/2022).

Lebih lanjut, Prastowo memaparkan Rp 1.092 triliun itu diberikan pemerintah sejak 2002 hingga 2021. Ia pun merinci total dana otsus dan DTI yang diberikan pemerintah sebanyak Rp 138,65 triliun, TKDD sebanyak Rp 702,30 triliun, dan belanja kementerian/lembaga sebanyak Rp 251,29 triliun.

“Kurun 2002-2021, Dana Otsus & DTI mencapai Rp 138,65 Triliun, TKDD sebesar Rp 702,30T, dan belanja K/L sebesar Rp 251,29 triliun,” jelasnya.

Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua,” cuit Prastowo.

Menurutnya, besaran alokasi dana itu, menunjukkan perhatian yang besar dari pemerintah pusat pada Papua karena TKDD per kapita Papua dan Papua Barat, lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lainnya. Papua dan Papua Barat menerima transfer Rp 14,7 juta per penduduk dan Rp 10,2 juta per penduduk. Jumlahnya lebih besar dari Kalimantan Timur sebesar Rp 4,9 juta, Aceh sebesar Rp 6,4 juta, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 4,2 juta. 

Oleh sebab itu, ia juga menekankan pentingnya melakukan mengevaluasi Dana Otsus dalam 20 tahun terakhir guna dapat diperbarui melalui peningkatan dan penguatan desain tata kelola yang akuntabel dan transparan.

“Korupsi adalah musuh bersama. Jangan sampai tata kelola yg buruk mengakibatkan rakyat jadi korban. Sebaliknya, Papua harus sejahtera dan maju,” kata dia. (UWR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru