TERNATE, JAGAMELANESIA.COM – Gelar aksi di depan Polda dan depan kantor Reskrimum Polda Malut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat se-IAIN Ternate, bersama Ikatan Pemuda Pelajar Kampung Makassar (IPPKM) Kota Ternate, tuntutan Polda Malut segera mengusut tuntas kasus pemukulan dan Penganiayaan.
Pantauan tim jagamelanesia.com, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Membela Keadilan (FMK) ini, mendatangi Kantor Polda Maluku Utara dan Reskrimum Polda Maluku Utara, pada Jum’at (8/10), untuk mempertanyakan sejauh mana proses hukum terhadap pelaku pemukulan dan Penganiayaan, yang dilakukan oleh sejumlah oknum Polisi terhadap 4 orang warga Kota Ternate pada beberapa waktu yang lalu.
Ketua Umum HMI Komisariat Syariah Abdullah Assagaf, dalam orasinya menyampaikan bahwa apa pun alasannya tindak kekerasan dan kriminalisasi tidak di benarkan di negara ini, hal ini dikarenakan negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang oleh siapapun warga negara wajib dan patut mematuhi hukum yang berlaku.
Namun lagi-lagi kata Abdullah, tindakan kriminalisasi berupa pemukulan dan penganiayaan, yang telah dilakukan oleh sejumlah oknum Polisi yang bertugas di Polda Malut ini, sangat meresahkan warga masyarakat khususnya masyarakat Kota Ternate, dikarena Polisi yang seharusnya menjadi Pelayan, Pengayom, dan Pelindung, dalam hal jaminan keamanan masyarakat, tidak lagi dapat dipercaya sebab tindakan kriminalisasi terhadap warga ini datang dari pihak keamanan itu sendiri.
Olehnya itu, untuk mengembalikan citra baik kepolisian maka Polda Malut harus serius menangani kasus pemukulan dan Penganiayaan, terhadap 4 orang warga hingga tuntas sampai ke akar-akarnya, bila perlu para oknum polisi yang terlibat dalam kasus tersebut segara dipecat dan penjarakan,” tegas Abdullah.
Sementara Ketua Umum HMI Komisariat Usuluddin, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pihak Polda Malut, jangan main-main dengan proses hukum atas pemukulan dan Penganiayaan terhadap 4 orang warga Kota Ternate, oleh sejumlah oknum Polisi pada beberapa waktu yang lalu.
Ia juga menyampaikan bahwa untuk saat ini publik Maluku Utara, sudah tidak lagi mempercayai eksistensi kepolisian khususnya Polda Malut, karena sudah terlalu banyak kasus kriminalisasi yang terjadi di wilayah Malut, dan telah melibatkan oknum polisi namun tidak ada titik terang terkait dengan proses penyelesaian hukum.
Hal ini telah menjadi penyebab kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap kepolisian khusunya Polda Malut, dikarenakan ada tebang pilih pada setiap proses penyelesaian hukum, baik itu kasus kriminalisasi maupun lainnya,” ungkapnya.
Terpisah Koordinator aksi, Julfahrul Usman, saat diwawancarai, menyampaikan bahwa pihaknya merasa sesal dikarenakan pada saat hering tertutup dengan pihak Ditreskrimum Polda Malut, pihaknya tidak mendapatkan penjelasan secara detail terkait dengan proses kasus pemukulan dan penganiayaan terhadap 4 warga, yang melibatkan sejumlah oknum Polisi tersebut.
“Pada saat hering kami hanya mendapatkan jawaban bahwa, sementara kasus pemukulan dan penganiayaan ini sedang dalam proses, tetapi tidak dijelaskan dengan rinci sudah sejauh mana proses hukumnya berlangsung, dengan alasan bahwa kami bukan pengacara jadi kami tidak bisa diberikan penjelasan secara rinci,” ujarnya.
Kepada tim jagamelanesia.com, Ketua Bidang (Kabid) Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP), HMI Komisariat Syariah, menambahkan bahwa gerakan yang dibangun pihaknya ini adalah murni gerakan kemanusiaan, dan tidak ada tendensi politik dari pihak mana pun.
Ia berharap semoga dengan gerakan kemanusiaan yang dibangun oleh tiga Komisariat HMI di lingkup IAIN Ternate ini, merupakan gerakan awal bangkitnya HMI Cabang Ternate, setelah sekian lama ternina bobokan dengan kekuasaan, sehingga dapat mempressure kepentingan ummat dan bangsa, sebagaimana cita-cita awal para pendiri organisasi hijau – hitam ini,” tutupnya
(ST).