MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi pada Senin (10/5) menolak pelabelan teroris oleh pemerintah terhadap KKB. Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Manokwari Papua Barat, Ronald Mambiew angkat bicara saat pelaksanaan demonstrasi. Ronald mempertanyakan keputusan pelabelan teroris tersebut dibandingkan dengan upaya pendekatan dalam penyelesaian persoalan di tanah Papua.
“Mahfud MD mengatakan orang Papua adalah teroris. Apakah Pemerintah Pusat di Jakarta sudah melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, humanis dan teritorial bagi Papua? Jika belum ada, maka Pemerintah Pusat di Jakarta gagal total membawa Papua dalam bingkai NKRI. Dengan mengirim ribuan pasukan ke Papua, ini bukan solusi bagi rakyat Papua karena kekerasan tidak bisa menyelesaikan persoalan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, rakyat Papua membutuhkan dialog yang bermartabat. Ia menilai keputusan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah kehilangan konsep dan cara yang lebih baik dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Ia menegaskan bahwa cara kekerasan tidak akan banyak membantu warga Papua selain hanya dengan jalan dialog damai. Dengan nada sarkas, Ronald berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Mahfud MD atas pelabelan teroris tersebut.
“Terima kasih bapak presiden Jokowi dan Mahfud MD sudah memberikan kami masyarakat Papua pelabelan teroris dan rasisme. Kita berbicara persoalan di Papua ada tiga hal yaitu persoalan masa lalu, masa kini dan persoalan masa depan. Adakah masa depan Papua di dalam bingkai NKRI, sementara persoalan yang terjadi di Papua belum terselesaikan,” ungkapnya.
Ronald menyampaikan bahwa warga Papua menjunjung tinggi Bhineka Tunggal dan jauh dari kata teroris. Oleh karena itu, ia meminta Mahfud MD mencabut pernyataannya bahwa kami orang Papua adalah teroris.
“Jika Mahfud MD menjuluki KKB atau OPM sebagai teroris, kami orang Papua persilakan. Tapi jangan pakai nama Papua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Menurutnya, walaupun Indonesia telah merdeka, pemerintah harus memastikan kemerdekaan dari segala sisi kehidupan yakni sisi ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain-lain.
“Kita lihat orang Papua mati di rumah sakit karena melihat resep dokter, karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Terkadang orang tua yang sakit tidak mementingkan membeli obat, tetapi mengutamakan kebutuhan pendidikan anaknya,” tutupnya. (Rolly)