PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyoroti secara serius rencana penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan informasi yang menjadi dasar kajian hukum sekaligus merujuk pada Surat Gubernur Papua Barat tertanggal 19 Oktober 2026 kepada Menteri Keuangan, alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat disebut mengalami penurunan dari sekitar Rp2,688 triliun pada 2026 menjadi sekitar Rp495,735 miliar pada rancangan 2027, atau turun sekitar 81,56 persen. Angka tersebut masih memerlukan verifikasi terhadap dokumen resmi pemerintah.
Filep menegaskan bahwa penurunan yang sangat signifikan ini harus diuji berdasarkan prinsip konstitusional, keadilan fiskal, dan perlindungan hak-hak khusus Papua.
“Otonomi Khusus Papua adalah amanat undang-undang yang wajib dihormati dan dilaksanakan. Karena itu, setiap kebijakan fiskal yang berpotensi mengurangi hak keuangan Papua harus memiliki dasar hukum yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Filep, Senin (9/11/2026).
Dia mengingatkan bahwa Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengakuan konstitusional terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
“Secara khusus, Pasal 34 UU Otsus mengatur hak penerimaan dari hasil sumber daya alam, termasuk ketentuan khusus pembagian hasil migas. Ketentuan DBH Migas Otsus harus diperlakukan sebagai norma hukum khusus atau lex specialis yang wajib menjadi dasar dalam perumusan kebijakan transfer fiskal ke Papua,” urainya.
“Kebijakan anggaran pemerintah sebagai instrumen harus sejalan dengan hak fiskal Otonomi Khusus secara substantif. Apabila bagian yang menjadi hak Papua ditetapkan di bawah ketentuan undang-undang tanpa dasar hukum yang sah, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan UU Otsus,” jelasnya.
Namun, Filep juga menekankan bahwa penurunan nominal alokasi belum otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan dasar penurunan tersebut secara transparan apakah disebabkan oleh perubahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), produksi dan harga migas, rekonsiliasi penerimaan, perubahan formula kebijakan atau lainnya.
Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian Keuangan bersama Kementerian ESDM dan SKK Migas membuka secara transparan dasar perhitungan DBH Migas Otsus Papua Barat Tahun Anggaran 2027, termasuk data produksi, penerimaan negara, penyesuaian alokasi, serta mekanisme pembagiannya.
“Kalau penerimaan negara memang menurun, pemerintah wajib menjelaskannya berdasarkan data. Tetapi jika penurunan terjadi karena perubahan kebijakan yang tidak memperhatikan hak khusus Papua, maka hal tersebut harus dikoreksi. Negara hukum harus menjunjung tinggi kepastian hukum,” ujarnya.
Lebih jauh, Filep mengingatkan bahwa berkurangnya penerimaan DBH Migas Otsus secara drastis berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pelayanan publik bagi Orang Asli Papua.
Menurutnya, semangat Otonomi Khusus adalah memastikan kekayaan sumber daya alam Papua memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, bukan sekadar menjadi sumber penerimaan nasional.
“Papua bukan tanah kosong. Di atas tanah Papua terdapat masyarakat adat, hak ulayat, sejarah, dan hak konstitusional yang harus dihormati. Kekayaan alam Papua harus menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat Papua, bukan meninggalkan masyarakatnya dalam keterbatasan fiskal dan pembangunan,” tegasnya.
Sebagai Wakil Pansus Papua DPD RI, Filep menyatakan akan mendorong penggunaan fungsi pengawasan konstitusional DPD RI untuk meminta penjelasan resmi pemerintah pusat mengenai kebijakan alokasi DBH Migas Otsus tersebut.
Ia juga mendorong dilaksanakannya rekonsiliasi data antara Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam perhitungan maupun penetapan alokasi, maka pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang, termasuk BPK RI, patut dipertimbangkan.
Selain itu, doktor hukum alumnus Unhas Makassar itu menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu menjaga kepercayaan masyarakat Papua terhadap implementasi Otsus melalui kebijakan fiskal yang adil, terbuka, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
“Otonomi Khusus jangan hanya kuat dalam rumusan undang-undang, tetapi semakin lemah dalam implementasi anggaran. Jika hak fiskalnya dikurangi tanpa dasar yang sah, maka tujuan Otonomi Khusus untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua juga terganggu,” jelas Filep.
Ia lantas menutup dengan menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menempatkan perlindungan hak fiskal Papua sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara.
“Keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya diukur dari besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, tetapi juga dari konsistensi negara memenuhi hak keuangan yang dijamin undang-undang. Keadilan fiskal adalah bagian dari keadilan konstitusional bagi rakyat Papua,” pungkas Filep.
