Ternate – Institut Kata Rakyat (IKR) Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Ternate, Kamis (24/9/2026). Massa membawa pesan tegas: hentikan kegaduhan internal, segera kerjakan amanah rakyat.
Koordinator aksi, Ikhy, mengingatkan seluruh 30 anggota DPRD Kota Ternate agar mengutamakan kepentingan masyarakat di atas perselisihan pribadi maupun kelompok.
“Kami tegaskan: kalian dipilih untuk mewakili ratusan ribu warga, bukan menciptakan keributan yang hanya menguras energi dan menghambat pelayanan aspirasi rakyat. Khususnya kepada Nurjaya Ibrahim, kami tanyakan: di mana perjuangan untuk rakyat?” tegas Ikhy.
Massa menyampaikan enam tuntutan mendesak yang wajib ditindaklanjuti:
1. Pengelolaan sampah, segera tangani persoalan persampahan yang semakin memburuk.
2. Penertiban parkir liar, bebaskan ruang terbuka dan jalan umum dari pungutan liar.
3. Bantuan tani tepat sasaran, rapikan data agar tidak tumpang tindih dan petani benar-benar terbantu.
4. Pemutakhiran data kemiskinan, perbarui basis data penerima bantuan sosial agar yang benar membutuhkan tidak tertinggal.
5. Ketersediaan BBM bersubsidi, atasi kelangkaan yang kini dirasakan masyarakat luas.
6. Optimalisasi Plaza Gamalama: desak Pemkot Ternate segera fungsikan kembali aset strategis ini demi kepentingan publik.
“Jika enam hal mendasar ini tidak sanggup diurus, maka masyarakat berhak mempertanyakan keberadaan kalian. Di mana 30 anggota DPRD? Di mana Nurjaya Ibrahim yang justru lebih sering tampil di media sosial ketimbang memperjuangkan rakyat?” pungkas Ikhy.
Pimpinan DPRD: Fokus Kerja, Bukan Gaduh
Menerima perwakilan massa, Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, menyatakan siap mengawal seluruh tuntutan tersebut.
“Kami berjanji akan memperjuangkan kepentingan masyarakat sebaik-baiknya. Enam poin ini menjadi prioritas perhatian kami,” ujarnya.
Ia mengakui adanya dinamika internal, namun menegaskan 29 anggota lainnya memilih mengesampingkan perselisihan dan tetap fokus melayani rakyat.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate sekaligus Ketua DPC Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, menyampaikan kekecewaannya atas ulah oknum anggota yang juga kader partainya sendiri.
“Saya sangat menyesali hal ini. Jika ada pelanggaran hukum, biarkan pihak berwajib yang menanganinya. Kami siap diperiksa kapan saja. Tapi jangan buat keributan di media sosial yang hanya memecah belah dan memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat,” tegas Jamian.
