SenatorJAGAMELANESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyampaikan bahwa realisasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dapat memenuhi tujuan afirmasi pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Sebagai tim perumus UU Otsus Jilid II, Filep menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor utama yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Undang-Undang Otsus Papua. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur layanan dasar, realisasi dana Otsus juga menjadi instrumen afirmasi negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP).
Misalnya di Kabupaten Manokwari, dari besaran transfer Dana Otsus tahun 2025 yakni Rp113,11 miliar, dapat dialokasikan 30 persennya untuk sektor pendidikan, sekitar Rp 33,9 miliar.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah sesungguhnya cukup memadai untuk menghadirkan kebijakan afirmatif pendidikan bagi anak-anak Papua, dengan jumlah siswa/siswi OAP pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Manokwari diperkirakan mencapai sekitar 50.454 peserta didik,” ungkap Filep dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Filep menambahkan, salah satu program afirmasi yang sangat realistis dilaksanakan adalah bantuan paket perlengkapan sekolah bagi siswa/siswi OAP, yang dapat meliputi perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, sepatu, buku dan perlengkapan pendidikan lainnya.
“Faktanya perlengkapan sekolah sangat dibutuhkan anak-anak kita. Jika diestimasikan, kebutuhan anggaran per siswa untuk paket lengkap berkisar Rp900 ribu. Maka dari total anggaran tersebut dapat dialokasikan sebagian,” sebutnya.
Secara normatif, Ketua Komite III DPD RI itu menyampaikan bahwa afirmasi pendidikan bagi OAP memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1), yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal dan kemajemukan masyarakat Papua.
“Karena itu, penggunaan Dana Otsus untuk pengadaan paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak Papua dapat dipandang sebagai bagian dari amanat Otonomi Khusus, bukan semata program bantuan sosial biasa. Kebijakan ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas generasi Papua di masa depan,” ungkap Filep.
