JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai menghadiri pertemuan dengan Asosiasi MRP se-Tanah Papua pada Jumat, 10 April 2026. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma itu, Yorrys membahas sejumlah persoalan di tanah Papua.
“Pertemuan dengan Asosiasi MRP se-Tanah Papua hari ini menegaskan bahwa persoalan Papua masih berputar pada dua hal utama yakni soal keamanan dan kesejahteraan,” ujar Yorrys dalam keterangan yang diterima Sabtu (11/4/2026).
“Saya melihat ada kekhawatiran serius dari teman-teman MRP terkait kondisi keamanan yang belum stabil. Penempatan pasukan non-organik juga dirasakan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Ini menjadi catatan penting kita bersama, Papua harus kita jaga sebagai tanah damai, bukan konflik,” sambungnya.
Dia menambahkan, pembahasan juga berfokus pada pelaksanaan Otonomi Khusus. Diantaranya, terdapat penilaian bahwa transparansi dan efektivitas implementasi Otsus masih perlu dievaluasi secara komprehensif.
“Dalam pembahasannya, MRP berharap DPD RI bisa mengambil peran dalam mendorong perbaikan agar Otsus tidak gagal. Hal ini sejalan dengan fungsi kami di DPD berkepentingan mengawasi dan mengawal agar Otsus benar-benar berdampak pada masyarakat Papua,” kata Yorrys.
“Saya menekankan bahwa semua pihak perlu kedewasaan dalam melihat persoalan ini. Konflik sudah berlangsung lama, sehingga energi kita seharusnya difokuskan pada kerja konkret sesuai fungsi masing-masing. MRP perlu kuat dalam penyusunan Perdasus dan Perdasi, sementara DPD RI akan mendorong pengawasan dan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat,” katanya lagi.
Yorrys menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam rangka membangun Papua lebih baik lagi. Menurutnya, lembaga representasi rakyat dan kultural memiliki peran penting dalam mengawal realisasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Intinya, solusi hanya bisa dicapai melalui kolaborasi. DPD RI terbuka untuk menerima masukan dari MRP sebagai bahan dalam merumuskan langkah kebijakan ke depan,” pungkasnya. (UWR)
