SUPIORI – Anggota DPRP Papua Jaqualine Johana Kafiar, S.H. melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Supiori pada 25 Februari 2025. Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan efektivitas dan pengawasan Dana Otonomi Khusus (Otsus), khususnya pada tingkat distrik sebagai pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP).
Dalam pertemuan bersama seluruh kepala distrik di Supiori, para kepala distrik menyampaikan keluhan mengenai tidak adanya kewenangan pengelolaan Dana Otsus di tingkat distrik. Selama ini, program-program Otsus yang dilaksanakan oleh OPD langsung turun ke kampung tanpa melalui distrik, padahal distrik merupakan induk pemerintahan bagi para kepala kampung. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik kepada OAP belum berjalan maksimal, serta banyak bantuan pemerintah daerah tidak tepat sasaran karena distrik tidak dilibatkan dalam proses identifikasi maupun pelaksanaan program.
Para kepala distrik menegaskan pentingnya transparansi, pelibatan distrik dalam perencanaan, serta pemberian kewenangan pengelolaan Dana Otsus pada level distrik agar program yang dijalankan dapat menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Mereka juga berharap agar usulan distrik masuk dalam anggaran perubahan, karena distrik merupakan pemerintahan kecil yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat kampung.
Dalam dialog tersebut, ditemukan pula persoalan terkait pendataan SIO Papua, yaitu pendataan khusus untuk Orang Asli Papua yang sudah berjalan sejak 2022 di bawah Bappeda Supiori namun belum selesai hingga saat ini. Para kepala distrik berharap adanya koordinasi yang jelas dan pembagian tugas yang lebih baik sehingga pendataan dapat menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kunjungan ini, Jaqualine juga memberikan apresiasi khusus kepada Kepala Distrik Supiori Utara yang telah melakukan pelatihan Bahasa Inggris dan Komputer bagi anak-anak asli Supiori menggunakan dana pribadi sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap generasi muda Papua.
Para kepala distrik juga menyampaikan keinginan mereka untuk memberikan edukasi, inovasi, serta memberdayakan pemuda-pemudi Supiori agar lebih produktif. Namun keterbatasan anggaran membuat banyak program tidak dapat dijalankan. Karena itu mereka berharap pada perubahan anggaran 2027, distrik-distrik di Supiori diberikan kewenangan dalam pengelolaan Dana Otsus agar dapat melaksanakan program-program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya OAP di kampung-kampung.
Menanggapi semua aspirasi tersebut, Jaqualine Johana Kafiar, S.H. menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas Dana Otsus di Kabupaten Supiori. Ia menekankan bahwa Otsus harus berdampak langsung kepada masyarakat, dan distrik sebagai garda terdepan pelayanan publik wajib mendapatkan peran strategis dan pelibatan penuh. Jaqualine menegaskan keberpihakannya pada masyarakat adat dan OAP serta berkomitmen memperjuangkan tata kelola Dana Otsus yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada masyarakat Supiori.
“Dana Otsus harus kembali kepada masyarakat. Distrik adalah garda terdepan, mereka harus dilibatkan penuh. Saya berdiri bersama masyarakat Supiori dan siap mengawal ini dari DPRP,” tegasnya.
