JAGAMELANESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret menyikapi krisis pendidikan di Tanah Papua. Hal ini berkaitan dengan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2024 yang mencatat 30.926 siswa SD hingga SMA putus sekolah.
Ia menilai lonjakan angka tersebut sebagai bukti kegagalan sistemik yang tak bisa lagi diabaikan dan mengancam masa depan generasi Papua.
“Ini bukan angka biasa. Ini adalah potret kegagalan yang harus diakui dengan jujur. Ketika 30 ribu lebih anak berhenti sekolah, kita sedang menyaksikan satu generasi yang perlahan dipinggirkan dari hak dasarnya,” kata Filep.
Berdasarkan rincian data Kemendikdasmen, angka putus sekolah tersebar di enam provinsi di Tanah Papua: 7.189 siswa di Provinsi Papua, 4.618 siswa di Papua Barat, 7.057 siswa di Papua Selatan, 5.543 siswa di Papua Tengah, 2.305 siswa di Papua Pegunungan, dan 4.214 siswa di Papua Barat Daya.
Filep menilai distribusi angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat struktural dan merata, bukan kasus insidental di satu atau dua daerah saja. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program di atas kertas atau jargon pemerataan pendidikan.
Kalau setiap tahun angka putus sekolah tetap tinggi, berarti ada yang salah dalam desain kebijakan.
“Jangan lagi berlindung di balik laporan administratif. Rakyat butuh tindakan nyata,” ujarnya.
Filep juga mengingatkan bahwa krisis pendidikan di Papua berpotensi melahirkan persoalan sosial yang lebih besar di masa depan, mulai dari pengangguran, kemiskinan struktural, hingga meningkatnya kerentanan terhadap konflik sosial.
“Kalau hari ini anak-anak Papua tidak diselamatkan dari putus sekolah, lima sampai sepuluh tahun ke depan kita akan memanen krisis yang lebih kompleks. Negara harus hadir sekarang, bukan nanti,” katanya.
Ia juga mendesak pemerintah pusat untuk segera merumuskan kebijakan konkret dan terukur, termasuk penguatan anggaran pendidikan berbasis kebutuhan wilayah, penyediaan guru yang merata hingga daerah terpencil, perbaikan infrastruktur sekolah, serta skema afirmatif bagi keluarga tidak mampu.
Menurutnya, Tanah Papua tidak membutuhkan janji tambahan, melainkan eksekusi kebijakan yang berani dan berpihak.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan. Kalau fondasi ini rapuh, maka pembangunan apa pun tidak akan berdiri kokoh. Pemerintah harus menjadikan ini prioritas utama, bukan sekadar agenda seremonial,” ujarnya. (Rls)
