JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah terus berupaya melakukan akselerasi pembangunan di tanah Papua. Pada Kamis (23/10) lalu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., MPA, MA., menegaskan komitmen tersebut pada Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para Gubernur dari wilayah Papua.
Dalam rakor tersebut, terdapat empat agenda yang dibahas, diantaranya pertama, pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua sebagai tulang punggung konektivitas di darat.
Ketiga, integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar logistik serta mobilitas antarwilayah. Terakhir, pengembangan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor Trans Papua.
“Empat agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam satu kali Rakor,” ujarnya, dikutip Jumat (24/10/2025).
Di kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, mendukung pernyataan Menko AHY. Menurutnya, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan Papua.
“Melalui rapat koordinasi dapat disampaikan kendala yang dihadapi di wilayah Papua,” ujarnya.
Velix Wanggai, mengatakan bahwa dukungan Pemerintah Pusat akan membantu menangani masalah dalam upaya percepatan pembangunan di Papua. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, memastikan pengurangan dana transfer pusat ke daerah tak berdampak pada tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN.
Hal ini disampaikan Plt Kepala Bapperida Papua, Jimmy Alberto Thesia. Ia mengatakan bahwa, tidak ada pengurangan dana transfer dari sisi dana alokasi umum (DAU).
“DAU kita justru mengalami kenaikan sebesar Rp99 miliar,” terangnya dikutip dari laman resmi Pemprov Papua, Jumat (24/10/2025).
Jimmy menambahkan, kendala yang dihadapi adalah sumber-sumber dana lain justru mengalami penurunan sedangkan beban pegawai masih sama yaitu sebanyak 8000-an pegawai.
“Kita tetap skenariokan TPP sebagai bentuk kesejahteraan untuk memotivasi pegawai dalam bekerja,” katanya.
Kata Jimmy, justru yang menjadi persoalan dari pengurangan dana transfer pusat ke daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan menjadi menurun dengan pengurangan dana transfer tersebut.
“Saya yakin dengan kepemimpinan gubernur yang sekarang, ada skema yang dibuat oleh gubernur. Sehingga dampak terhadap kekurangan dana transfer bisa kita tutupi,” ujarnya.
