Ternate – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemudah Marhaenis (DPD GPM) Provinsi Maluku Utara (Malut), menyoroti anggaran yang di kucurkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate senilai 2,1 miliyar rupiah, untuk Komite Dewan Pimpinan Daerah Olahraga Nasional Indonesia (DPD KONI) Kota Ternate, pada tahun anggaran 2025.
Wakil Sekertaris DPD GPM Malut, Andi J. Latif, kepada media ini Kamis (10/7), menilai bahwa anggaran yang begitu fantatis yakni 2,1 miliar rupiah dikucurkan Pemkot Ternate, untuk KONI Kota Ternate ini justru tidak sinergis dengan semangat Pemerintah Pusat, dalam hal efisiensi anggaran disemua sektor pemerintahan.
“Anggaran miliyaran rupiah yang kemudian dikucurkan Pemkot Ternate, untuk DPD KONI Kota Ternate ini tentunya tidak sinergis dengan arahan Presiden Prabowo, terkait efisiensi anggaran disemua sektor pertanian baik pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk mengurangi pemborosan dan memaksimalkan dampak positif dari setiap rupiah yang dibelanjakan, dengan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat,” pungkas Andi.
Lanjut, Andi, penggelontoran anggaran untuk DPD KONI Kota Ternate, oleh Pemkot melalui pengesahan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, ini tidak tanggung-tanggung sehingga menimbulkan pertanyaan publik, hampir disemua kalangan khususnya kalangan masyarakat Kota Ternate.
“Ditengah gencarnya Pemerintah Pusat, melalui instruksi Presiden Prabowo, guna melakukan efisiensi disemua lini pemerintahan akan tetapi hal ini seakan tidak di indahkan oleh Pemkot Ternate. Sehingga Pemkot dengan beraninya mengucurkan anggaran yang begitu fantastis, untuk DPD KONI Kota Ternate.
Andi, menegaskan bahwa kondisi Kota Ternate saat ini, masih banyak hal penting untuk kesejahteraan masyarakat yang harus diperhatikan oleh Pemkot, ketimbang harus menggelontorkan anggaran untuk hal bersifat serimoni dan evoria belaka, yang kemudian ini tidak membawa dampak baik untuk masyarakat itu sendiri.
“Masih banyak problem yang harus dihadapi Pemkot kedepan mulai dari persoalan fasilitas pelayanan publik, persoalan sampah, air bersi, dan bencana banjir hingga utang daerah, yang mana ini wajib menjadi perhatian serius Pemkot, demi kepentingan masyarakat. Olehnya kami berharap Pemkot tidak lagi mengucurkan anggaran untuk hal-hal yang mana ini tidak berdampak baik untuk kepentingan masyarakat,” tutup Andi.
