MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Dinas Sosial Provinsi Papua Barat menyatakan mendukung Program Sekolah Rakyat yang merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Plt. Sekertaris Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Marthen L. Tirony, SE., MM saat kegiatan bersama masyarakat di kabupaten Manokwari, Jumat pekan lalu.
Marthen Tirony berpendapat bahwa program sekolah rakyat membutuhkan kolaborasi dari lintas kementerian, provinsi dan kabupaten. Menurut Tirony, berbicara tentang pendidikan berjenjang dari SD, SMP, dan SMA merupakan ranah dari Kementerian Pendidikan hingga Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Ia mengatakan, sekolah rakyat berhubungan erat dengan anak yang berlatarbelakang ekonomi rendah atau kemiskinan ekstrem. Oleh sebab itu, program ini merupakan rancangan dari Kemensos RI untuk memutus rantai kemiskinan dan memastikan generasi muda mendapatkan pendidikan berkualitas.
“Sekolah rakyat merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial dan akan dikelola langsung oleh Kemensos RI. Artinya ini adalah inisiatif pendidikan gratis berasrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan memastikan generasi muda mendapatkan pendidikan berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045,” ungkap Tirony kepada wartawan.
Tirony menambahkan, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan di tingkat provinsi dan kabupaten di Papua Barat, sesuai dasar hukum pembentukan sekolah rakyat yakni Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pemanfaatan pemutusan kemiskinan ekstrem.
Terkait Inpres ini, Tirony meyakini OPD di provinsi dan kabupaten belum mengetahui program ini. Padahal Program ini dirancang untuk memutus rantai permasalahan pendidikan, terutama bagi mereka yang putus sekolah. Oleh sebab itu, Dinsos provinsi Papua Barat sudah memulai sosialisasi program dimaksud agar segera terwujud pada tahun ini.
“Jadi sasaran program sekolah rakyat ini adalah anak-anak miskin dan isu kemiskinan nasional yang terjadi serta rumah tangga miskin secara nasional. Lalu program ini akan dibangun secara konsep asrama dan tanpa biaya untuk jenjang SD, SMP dan SMA dan kolaborasi antara kementerian pendidikan, kementerian sosial, dan kementerian terkait lainnya,” sebut Tirony.
Dia menjelaskan, program sekolah rakyat ini ditangani oleh masing-masing lembaga, pertama Direktorat Rehabilitas Sosial sampai ke jajaran dinas sosial di provinsi adalah Bidang Rehabilitas Sosial. Dua, direktorat peningkatan sosial. Ketiga, direktorat pemberdayaan sosial.
Empat, direktorat peningkatan fakir miskin. Dalam program ini, kata dia, tentu ada kolaborasi dari semua pihak, misalnya di dinas sosial kabupaten menyiapkan program data untuk menindaklanjuti program sekolah rakyat ini.
“Jadi peran penting dari dinas sosial kabupaten adalah membantu pendataan siswa sampai ke rumah mereka dan memastikan kriteria siswa tersebut benar-benar masuk kategori miskin dan bisa didata dalam program tersebut,” ungkap dia.
Kata Tirony, banyak anak putus sekolah karena kemampuan finansial membuat angka putus sekolah meningkat. Oleh sebab itu, peran penting dari dinsos sangat dibutuhkan untuk memverifikasi data siswa.
“Pada intinya dinsos tidak sendiri melainkan harus berkolaborasi dengan semua lini sektor yang berhubungan erat dengan program sekolah rakyat ini. Sejauh ini, sudah ada surat dari Kemensos RI kepada kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten seluruh Indonesia, maka ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah dengan menindaklajuti menyiapkan lahan, tetapi bukan tanah yang besengketa, sebab lahan ini penting bagi sekolah berpola asrama. Lahan tersebut harus milik pemerintah atau aset tetap pemerintah,” katanya.
“Saat ini terdapat beberapa kabupaten di Papua Barat seperti Fakfak sudah menindaklajuti dan menyiapkan lahan, termasuk kabupaten Manokwari Selatan sama mengajukan sekolah rakyat dengan mengajukan proposal kepada Kemensos RI. Dinsos Provinsi Papua Barat sangat siap untuk menindaklanjuti program sekolah rakyat ini dan harapan penting Pemda di Papua Barat bisa merespons agar program ini diwujudkan menjawab kerenggangan miskin bagi rakyat Papua Barat,” pesan Marthen Tirony. (WRP)
