MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menjalin kerja sama dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Jumat (27/3/2026).
Agenda tersebut dilakukan usai Rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana Program Studi Ilmu Hukum STIH Manokwari Angkatan ke-41 Tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Jum’at, (27/3/26).
Di kesempatan itu, Ketua MRPB, Judson F. Waprak, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran lembaga adat untuk memperjuangkan kepentingan Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, MRPB selama ini terus berupaya menjalankan tugas baik formal maupun kultural dalam menjaga dan mengawal kepentingan masyarakat Papua. Dia pun menekankan, upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
“Kami merasa MRP perlu mendapatkan pendampingan dari perguruan tinggi, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan Orang Asli Papua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama adalah mendorong percepatan penyusunan rekomendasi dan regulasi hukum yang selaras dengan adat dan budaya masyarakat Papua. Dengan demikian, persoalan hukum di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui pendekatan peradilan adat yang tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Waprak juga menegaskan bahwa kerja sama dengan STIH Manokwari menjadi momen bersejarah bagi MRPB bahkan MRP se-Tanah Papua.
“Hal-hal yang menjadi kepentingan orang Papua tidak bisa dikerjakan sendiri oleh MRP. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah MRP melakukan MoU dengan sekolah tinggi hukum,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi ini dapat melibatkan perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, menyatakan pihaknya siap mendukung MRPB agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
Ia menyatakan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan, termasuk dalam memperkuat lembaga seperti MRP.
“Zaman sekarang tidak bisa bekerja sendiri. Pembangunan harus dilakukan secara kolaboratif dan bersama-sama,” ujarnya.
Filep mengaku, STIH Manokwari berkomitmen untuk memperkuat kapasitas MRPB melalui dukungan akademik, termasuk dalam aspek hukum dan kelembagaan. Menurutnya, kehadiran perguruan tinggi diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja MRP dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan filosofi pembentukannya di Tanah Papua.
“Kami yakin dengan pendampingan dari perguruan tinggi, kapasitas MRP akan semakin kuat dan mampu mewujudkan harapan masyarakat Papua,” ucapnya.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan hak dan kepentingan Orang Asli Papua di Papua Barat. (Rls)
