PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Komite III DPD RI menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama pelajar.
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan lapangan, terdapat sejumlah hal mulai soal kualitas makanan bergizi, anggaran yang dianggap belum sesuai dengan indeks kemahalan daerah, hingga belum adanya bahan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG.
“Kita sudah dapat catatan terkait Makan Bergizi Gratis di Kota Sorong dan Manokwari. Persoalan utamanya adalah kualitas makanan bergizi dan nilai anggaran yang sangat kecil untuk belanja pangan. Ini tidak maksimal menjawab kebutuhan dan nilai gizi,” ungkap Filep dalam kunjungan kerja Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lt.3 kantor Gubernur Arfay Manokwari, Kamis (13/11/2025).
Ia menilai, kebijakan nasional tentang MBG perlu memperhatikan kondisi geografis dan ekonomi Papua yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, Filep mendorong adanya penyesuaian nilai MBG untuk Papua serta kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan pangan lokal.
“Kita dorong agar budgeting MBG di Papua disesuaikan dengan indeks kemahalan wilayah. Jangan semua disamaratakan. Selain itu, pangan lokal harus menjadi bahan utama agar program ini juga memberi dampak bagi ekonomi daerah,” katanya.
Filep mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan untuk membahas program MBG bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional, termasuk mendorong peningkatan fasilitas laboratorium dan tenaga ahli gizi di daerah.
“Sudah semestinya ada perhatian khusus untuk Papua. Kita harus punya laboratorium dan ahli gizi di setiap kabupaten/kota. Makan bergizi tidak boleh hanya dilihat dari menu, tapi mutu gizinya juga harus terjamin,” tegasnya.
Menurut Filep, perhatian terhadap gizi anak-anak di Papua sangat penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama berhadapan dengan masalah malnutrisi hingga stunting.
Oleh sebab itu, senator Papua Barat itu lalu berharap pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan afirmatif agar daerah-daerah di Tanah Papua tidak tertinggal dalam pemenuhan gizi bagi anak-anak dan pelajar, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.
