JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong agar riset berdampak nyata pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, atau yang disebut dengan hilirisasi riset.
Hilirisasi riset ini mengarahkan agar orientasi dan hasil-hasil riset dapat berupa produk yang aplikatif dan menjawab kebutuhan masyarakat juga industri. Hal ini ditekankan oleh Mendiktisaintek, Brian Yuliarto dalam taklimat media “Penguatan Riset untuk Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi” di kantor Kemdiktisaintek.
“Kami dorong riset-riset agar mampu menjawab tantangan riil masyarakat, dan hasilnya dapat dihilirisasi menjadi produk yang siap dimanfaatkan atau dikomersialisasikan,” tegas Menteri Brian, dilansir dari laman resmi Kemdiktisaintek, Kamis (31/7).
Menteri Brian pun mendorong kolaborasi lintas sektor agar berperan strategis dalam optimalisasi akademik di perguruan tinggi, termasuk mendorong Pemda untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam memecahkan masalah seperti tata kota atau pengelolaan sampah.
“Kami telah bertemu dan mendiskusikan kerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian/Lembaga lainnya. Beberapa kebutuhan kami akan libatkan dosen, bahkan mahasiswa,” katanya.
Hal ini diperinci oleh Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang), Fauzan Adziman yang menyampaikan bahwa strategi hiliriasi riset ini dapat diwujudnyatakan dengan memperkuat kemitraan strategis, utamanya dalam tahap komersialisasi yang membutuhkan program transfer teknologi. Menurutnya, dampak kepada masyarakat dapat didorong melalui penguatan output program Kuliah Kerja Nyata (KKN).
“Kami merancang program dengan seksama dari hulu ke hilir, supaya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Kami menjalin kerja sama erat dengan industri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akademisi, investor, hingga Pemerintah Daerah (Pemda),” jelas Dirjen Fauzan.
Lebih khusus terhadap masalah pengangguran, Wamendiktisaintek, Fauzan menghadiri pertemuan lintas sektor yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pertemuan ini bertujuan menyusun kebijakan strategis pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan vokasi, Senin (28/7). Menurutnya, pendidikan tinggi harus diarahkan untuk merespons langsung tantangan dunia kerja.
“Kita tidak hanya bicara hilir, yakni pengangguran, melainkan juga hulu terkait bagaimana regulasi dan kebijakan bisa menumbuhkan industri baru yang menyerap lebih banyak tenaga kerja,” ujar Fauzan.
Dia menekankan komitmen pemeritah dalam memberikan super tax deduction kepada perusahaan yang aktif menyelenggarakan program pendidikan vokasi dan pemagangan. Insentif ini diharapkan mampu mendorong perusahaan untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja terampil dari institusi pendidikan.
