HALMAHERA UTATA, JAGAMELANESIA.COM – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halmahera Utara (Halut), beberapa oknum pejabat ASN lingkup Pemrov Maluku Utara, disoroti pengurus PD-PM Halut, Selasa (6/04).
Ketua PD-PM Halut, Jumar Mafoloi, saat dikonfirmasi tim Jagamelanesia.com, menyampaikan bahwa, menjelang PSU Halut disinyalir ada beberapa pejabat ASN lingkup Pemrov Malut yang ikut terlibat.
Keterlibatan oknum pejabat Pemprov Malut ini, diduga bekerja sama guna memenangkan salah satu Paslon pada PSU Pilkada Halut nantinya.
Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu pejabat yang berinisial ‘SL’ mendatangi Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halut, yang dimana desa tersebut merupakan salah satu titik PSU.
“SL menemui masyarakat Desa Supu dan menjanjikan akan memberikan bantuan berupa kapal Pajeko sebanyak 3 unit, jika masyarakat setempat bersedia untuk memilih salah satu paslon tertentu,” ungkap Jumar.
Jumar mengatakan, pihaknya mengecam keras jika ada oknum pejabat ASN Pemrov Malut yang secara diam-diam ikut campur dalam pelaksanaan PSU Halut.
Jumar melanjutkan, jika nanti ditemukan ada oknum pejabat Pemprov Malut yang terlibat dengan PSU Pilkada Halut, maka PD-PM Halut tidak akan segan-segan untuk memproses hal tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Keterlibatan oknum pejabat ini merupakan bagian dari tindakan yang mencederai hak politik masyarakat, sehingga ini tidak boleh dibiarkan terjadi,” tegasnya.
Jumar menegaskan, pihak Bawaslu Halut harus memperketat pengawasan pada tahapan PSU Pilkada Halut. Sebab saat ini PSU bisa dijadikan sebagai ajang kontrak jabatan dalam Birokrasi.
“Oleh karena itu, Bawaslu Halut sudah harus menyiapkan skema dan langkah-langkah strategis untuk menghalau keterlibatan ASN dalam tahapan PSU,” tegasnya.
Selaku ketua PD-PM Halut, Jumar sangat meyakini bahwa Bawaslu masih memiliki integritas dan netralitas dalam melaksanakan pengawasan terhadap tahapan PSU Pilkada Halut.
“Bawaslu Halut harus lebih serius mengawasi tahapan PSU Pilkada Halut, guna mencegah keterlibatan ASN pejabat Pemrov Malut maupun ASN Pemda Halut dalam proses tahapan PSU ini,” tutupnya. (ST)
