PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Sekretaris MPR for Papua, Dr. Filep Wamafma angkat bicara menanggapi penempatan prajurit TNI Batalyon baru-baru di tiga kabupaten di provinsi Papua. Ketiga kabupaten tersebut antara lain Biak, Supiori dan Waropen. Pasalnya, penempatan prajurit TNI batalyon baru ini telah menuai sorotan hingga adanya penolakan dari masyarakat adat.
Diketahui, Lembaga Kultur Kankain Karkara Byak (KKB) bersama para kepala suku (Mananwir Bar Wamurem, Manfasfas Bar Wamurem dan Manfun Kawsa Byak) menyatakan menolak penempatan prajurit TNI Batalyon Yonif TP 858, Yonif TP 859, dan Yonif TP 860 di wilayah adat Byak Kabupaten Biak Numfor dan kabupaten Supiori, Papua.
Pernyataan itu disampaikan Lembaga Kultur Kankain Karkara Byak dan para kepala suku yang mengklaim mewakili seluruh masyarakat adat Byak. Senator Filep pun menekankan bahwa aspirasi penolakan ini harus ditanggapi secara positif dan perlu ditindaklanjuti.
“Kami memberi perhatian serius dan mendorong agar kondisi ini segera ditanggapi secara positif oleh pemerintah. Terlebih di kabupaten Biak Numfor, sudah ada institusi keamanan yakni TNI AL dan TNI AU termasuk Polri. Hemat saya, yang ada saat ini sudah sangat cukup untuk menjaga kedaulatan negara di kawasan pasifik,” kata Dr. Filep kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
Lebih lanjut, Dr. Filep menyampaikan, penempatan prajurit TNI Batalyon dan pos TNI di berbagai kampung tanpa adanya situasi yang emergency atau darurat, dikhawatirkan akan berdampak pada aktivitas masyarakat Adat.
“Memang dalam UU TNI sudah jelas, bahwa aparatur negara ini bertugas untuk menjaga teritorial. Namun kita justru sangat senang dengan adanya Babinsa yang melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan, maka itu jauh lebih bagus penempatan Babinsa atau tentara Otsus yang diperbanyak. Biar mereka (tentara Otsus) ini membaur dan membangun bersama-sama rakyat,” tuturnya
Filep yang juga merupakan Ketua Komite III DPD RI itu menekankan, penempatan prajurit organik dapat menimbulkan kesan ketiga daerah tersebut masuk dalam kategori rawan konflik atau penyangga daerah rawan konflik sehingga menimbulkan rasa takut dari masyarakat.
“Sebagai putra dari suku Byak dan Saireri, saya meminta kepada Panglima TNI agar mempertimbangkan kembali penempatan prajurit TNI Batalyon di wilayah Biak, Supiori dan Waropen guna memelihara hubungan yang baik antar masyarakat dan TNI,” sebut tokoh intelektual Papua asal wilayah adat Saireri ini.
Sebaliknya, kata Dr. Filep, apabila TNI mengabaikan aspirasi masyarakat adat, maka dikhawatirkan akan dapat menciptakan konflik baru. Oleh sebab itu, ia mengemukakan, MPR for Papua dalam waktu dekat akan bertemu dengan Panglima TNI, untuk meminta keterangan terkait penempatan prajurit TNI Batalyon tersebut.
“Kami akan menindaklanjuti ini, apa yang menjadi urgensi? Sehingga Biak, Supiori, dan Waropen yang aman ini ditempatkan prajurit batalyon. Saya pikir, masih banyak daerah-daerah lain yang membutuhkan, seperti di wilayah konflik atau perbatasan,” ujar Dr. Filep.
Selanjutnya, ia mengutarakan, sebagai lembaga legislatif penghubung rakyat dengan pemerintah, pihaknya tidak mengetahui perihal penempatan prajurit tersebut.
“Belum pernah ada konsultasi atau informasi dari TNI terkait pen-drop-an pasukan atau pembentukan batalyon di Papua ke MPR for Papua. Kami di DPD RI merupakan wakil daerah yang dipercaya oleh rakyat mengemban amanah dan aspirasi, maka penting bagi kami untuk mengawal persoalan ini,” ujar Filep.
“Jadi sudah semestinya, semua kebijakan yang ada di tanah Papua wajib dikoordinasikan dengan anggota-anggota parlemen asal Papua baik secara kelembagaan maupun komisi atau komite terkait,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Dr. Filep meminta, Presiden Prabowo Subianto segera meninjau kembali atau menghentikan penempatan pasukan baru di wilayah yang tidak terdampak konflik.
“Kami minta agar pendropan pasukan di wilayah-wilayah masyarakat yang tidak ada konflik ini, untuk dihentikan. Supaya memberikan rasa nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Adat Suku Byak, Apolos Sroyer mengatakan, penempatan personel Batalyon Yonif TP Yonif 858, Yonif TP 859, dan Yonif TP 860 di Biak Numfor dan Supiori, terjadi sejak 29-30 November 2025. Aparat militer tiba di Biak menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut (AL).
“Hal itu membuat masyarakat kaget dengan hadirnya personel TNI Batalyon tersebut. Kurang lebih jumlah personel dari tiga Batalyon yang diturunkan di Biak itu 1.700 an,” kata Apolos Sroyer.
Menurutnya, personel TNI itu dibagi ke sejumlah titik, Batalyon Yonif TP 858 ditempatkan di wilayah adat Wamure atau Biak Timur dan Batalyon TP 859 serta Batalyon TP 860 ditempatkan di Kabupaten Supiori.
“Kehadiran personel (TNI) ini sangat mengkhawatirkan, dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat adat di Kabupaten Biak Numfor serta Supiori yang adalah wilayah adat Byak,” ucapnya.
Dia mengatakan, secara umum masyarakat tidak mengetahui rencana penempatan personel militer di lokasi-lokasi tersebut. Apolos menyebut, hanya oknum masyarakat tertentu yang melakukan pertemuan-pertemuan terbatas dan rapat-rapat tertutup dengan dengan pihak TNI, kemudian melepaskan ratusan ribuan hingga hektare tanah untuk pembangunan pos atau markas TNI.
