MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat di Provinsi Papua Barat, Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibuy dan Cheroline Chrisye Makalew bersama Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi dari organisasi masyarakat (ormas) di kabupaten Manokwari.
Aspirasi yang disampaikan oleh kelompok organisasi masyarakat ini menyasar isu kekinian seperti masalah infrastrukur, investasi tambang dan perekonomian di tanah Papua. Sejumlah ormas yang tergabung dalam parlemen jalanan di kabupaten Manokwari itu menyampaikan berbagai problematika sosial di tengah masyarakat Papua, bukan saja di Papua Barat, melainkan di tanah Papua.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Sabtu, 14 Juni 2025, dibuka oleh drg. Alfons Manibuy. Dalam sambutannya, Manibuy menyampaikan rasa hormat kepada ormas yang telah menerima para wakil rakyat dari DPR RI dan DPD RI dapil Papua Barat untuk berdiskusi. Menurutnya, momen ini sebagai awal dari pertemuan yang ke depannya akan agendakan untuk pertemuan dengan skala yang lebih besar lagi.
“Tujuannya hanya satu kita duduk sama-sama mencari solusi menanggapi permasalahan di tanah Papua, secara khusus di daerah Papua Barat. Lalu kami sebagai wakil rakyat sudah selayaknya duduk bersama untuk menanggapi setiap masalah sosial, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia dan masalah lainnya di daerah ini,” ungkap Alfons.
Selanjutnya dalam diskusi tersebut, salah satu aktivis di Manokwari, Natalia menanyakan kepada Senator DPD RI Filep Wamafma tentang MPR RI For Papua dan perannya. Menjawab pertanyaan tersebut, Sekjen MPR For Papua, Dr. Filep Wamafma mengatakan, MPR For Papua merupakan wadah kolaborasi bagi wakil rakyat dan wakil daerah se-tanah Papua dalam merespons cepat persoalan di Papua.
Terbaru, MPR RI For Papua hadir menanggapi situasi terkini di Pegunungan Tengah, yakni Nduga dan Intan jaya.
“Jadi MPR for Papua hadir pada posisi itu dan mengambil langkah strategis. Pada titik ini kita membawa persoalan ke bapak Presiden Prabowo. Mencakup semua persoalan di tanah Papua, karena wakil rakyat Papua kami ini juga membidangi banyak sektor seperti pendidikan, kesehatan, agama, ketenagakerjaan dan lainnya,” jelas Filep Wamafma.
Di kesempatan yang sama, anggota MPR For Papua, Alfons Manibuy menyampaikan pihaknya juga memberi perhatian serius terhadap sejumlah masukan dan kritik dari aktivis berkaitan dengan persoalan investasi yang merusak lingkungan seperti di Raja Ampat dan di Blok Wabu Papua Pegunungan.
“Hanya saja saat ini kita masih memasuki agenda reses, sehingga belum bertemu dengan Presiden dan beberapa menteri Koordinator terkait untuk membicarakan ini. Tetapi semangat utama kita adalah memperjuangkan bersama persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Seperti apa yang terjadi di Intan Jaya, semestinya tidak ada korban dan melukai kemanusiaan,” kata Alfons Manibuy.
Lebih lanjut, menanggapi penolakan Blok Wabu, Alfons menekankan persoalan ini masuk dalam Komisinya di DPR RI, dan dirinya menyatakan memiliki semangat yang sama dengan kehendak rakyat.
“DPR RI punya tugas untuk mengawasi, pasti menyuarakan apa yang jadi keluhan masyarakat. Tetapi juga kita berpikir apa yang jadi kebijakan pemerintah supaya Indonesia raya ini maju,” katanya dia.
Sementara itu, anggota DPR RI asal partai Nasdem di Papua Barat, Cheroline Makalew mengatakan selaku perwakilan Papua Barat meski berbeda daerah pemilihan, dirinya tetap menyuarakan masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara yang ada di daerah lain.
Untuk persoalan listrik, Cheroline mengaku bahwa ia telah mendatangi 5 kabupaten di Papua Barat dan meminta pemerintah daerah menyediakan data terkait dengan kawasan, distrik, atau kampung yang belum teraliri listrik.
“Kita minta kampung-kampung atau distrik di Papua Barat bisa segera merespons. Jadi kerja seperti ini butuh waktu dan dukungan dari masyarakat untuk membangun kita punya daerah,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI yang juga bermitra dengan PLN.
Saat reses dia mengaku menemukan sejumlah masalah listrik di Kabupaten Teluk Wondama dan juga Kabupaten Teluk Bintuni. “Puji Tuhan kemarin saat RDP dengan direktur PLN untuk kampung-kampung yang belum teraliri listrik bisa teratasi, puji Tuhan telah direspons terutama di Kabupaten Teluk Wondama,” ujar Cheroline.
Di ujung diskusi, Ronald Mambieuw dari ormas Parlemen Jalanan atau Parjal Papua Barat berharap melalui para wakil di DPR RI dan DPD RI dapat membawa aspirasi dan keluhan dari masyarakat Papua Barat.
“Kami berharap para wakil rakyat baik pak Alfons, Ibu Cheroline dan Pak Filep selalu mendengar aspirasi dari bawah dan terus berjuang bersama rakyat,” kata Mambieuw. (WRP)
